JuaraNews, Bandung - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Toto Purwanto Sandi meminta pemerintah dalam menghapus tenaga honorer dilakukan secara bertahap.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan hal tersebut menyusul kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus tenaga honorer mulai tahun 2023.

Toto mengatakan jika pemerintah melakukan penghapusan sekaligus ditakutkan akan berdampak kepada kinerja pelayanan publik kepada masyarakat.

"Jika pemberhentian tenaga honorer tidak bisa dilakukan sekaligus, maka bisa dilakukan secara bertahap. Sehingga tenaga honorer tetap difungsikan seperti biasa dengan tetap mendapatkan hak haknya,"katanya, di ruang fraksi Demokrat DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung belum lama ini.

"Selain itu, juga ditakutkan akan berdampak terhadap pelayanan pemerintah baik provinsi kota kabupaten kepada masyarakat," tandasnya.

Menurutnya, dari 44.024 tenaga honorer tenaga pendidik alias guru sebanyak 21 ribu lebih yang lolos 11 ribu an dan formasi PPPK 4 SDN 6 ribuan. Sementara tenaga kesehatan dari 2600 hanya 800 yang bisa diatasi belum lagi tenaga honorer di SKPD lainnya. 

Hal tersebut, terungkap dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2023 di DPRD Jawa Barat. Melihat banyaknya tenaga honorer itu harus menjadi perhatian pemerintah.

"Penghapusan tersebut menjadikan masalah besar yang harus diselesaikan secara baik dan penuh perhatian oleh pemerintah khususnya di Jawa Barat yang memiliki puluhan ribu tenaga honorer," tandasnya. (*)

bas