free hit counter code Berantas Hoaks melalui 'Counter Narrative' - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Berantas Hoaks melalui 'Counter Narrative'

    Berantas Hoaks melalui 'Counter Narrative'

    • Kamis, 25 Agustus 2022 | 18:35:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - Di era digitalisasi arus distribusi informasi mengalir begitu deras, cepat, dan masif.

     

    Tak sedikit kerap ditemukan misinformasi, disinformation, dan hoaks. Jenis informasi ini harus diberantas agar tidak menyesatkan masyarakat dan menghambat pembangunan. 

     

    Demikian menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Ika Mardiah dalam "Public Expose: Hasil Riset Counter Narrative Melawan Hoaks," yang digelar Diskominfo Jabar bersama Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, di Aula Utama Unisba Rabu (24/8/2022).

     

    Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia November 2020 menyebutkan, dari 196,7 juta pengguna internet di Indonesia, Jabar berada di posisi tertinggi dengan jumlah 35,1 juta pengguna. 

     

    Menurut Ika, tantangan terbesar dan terberat pemerintah saat ini meyakinkan masyarakat agar tidak terpengaruh hoaks. Bagaimana menyusun narasi yang dapat menandingi atau membantah sebaran hoaks.

     

    "Dalam _counter narrative_ (narasi tandingan) selalu ada pelaku penceritaan dan kisah-kisah yang konkret," kata Ika.

     

    "Dalam politik pemerintahan, _counter narrative_ sangat diperlukan," imbuhnya.

     

    Menurut Ika, kredibilitas dan karakter pembawa pesan dari kegiatan narasi tandingan sangat berpengaruh dalam narasi yang disusun pemerintah. Ika mengapresiasi Unisba yang meriset efektivitas narasi tandingan yang dilakukan Jabar Saber Hoaks (JSH) dalam menangulangi hoaks.

     

    JSH adalah unit di bawah Diskominfo Jabar yang dibentuk 2018 atau tahun pertama era kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil. JSH dibentuk untuk meningkatkan literasi digital masyarakat sehingga tidak mudah percaya hoaks, serta mendukung program pembangunan Pemdaprov Jabar. 

     

    Data terbaru, ada 6.145 aduan berita yang diterima JSH, sebanyak 4.265 berita di antaranya terklarifikasi sebagai hoaks. Meskipun terdapat penurunan jumlah, masih cukup banyak data maupun informasi yang bersifat hoaks yaitu terdapat 1.887 data maupun informasi dari total 2.717 data yang ditelusuri.

     

    Dalam risetnya, tim peneliti Unisba fokus pada hubungan narasi tandingan yang diproduksi JSH terhadap respons emosional masyarakat, dilihat dari pesan dan kredibitlitas sumber hoaks. 

     

    "Semoga hasil riset ini senantiasa akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas," ucap Ika.

     

    Ketua Jabar Sabar Hoaks Alfianto Yustinova juga mengapresiasi hasil penelitian Tim Riset Unisba.

     

    "Bagi kami (Jabar Saber Hoaks) penelitian ini sangat bermanfaat dalam rangka menguatkan manajemen kinerja kami, khususnya dalam hal pengecekan fakta (_fact checking_)," kata Alfian.

     

    "Hasil penelitian ini tentunya akan menjadi masukan yang sangat bagus untuk JSH. Agar JSH menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat," imbuhnya.

     

    Kredibilitas JSH 

    Ketua Tim Riset Septiawan Santana Kurnia mengatakan bahwa fungsi pers di masyarakat kini tidak lagi seefektif dahulu , di mana media sosial kini dipakai masyarakat untuk mencari beragam informasi.

     

    "Para wartawan kini (hampir) sejajar dengan khalayak pengguna media sosial saat mendistribusikan informasi," ucapnya.

     

    Menurut Septiawan, berbagai penelitian tentang hoaks menunjukkan betapa kuatnya penyebaran hoaks di media sosial, yang dipenuhi berbagai kepentingan, memicu kebencian, atau kehebohan, karena dirancang tanpa mempedulikan etika, dan dirancang sebagai kebohongan.

     

    "Kegiatan counter narrative diperlukan untuk mengatasi dominasi narasi-narasi hoaks di wacana publik - dalam bentuk ‘master narrative’, 'core story ', 'master stories', 'dominant story' atau 'antenarrative," jelasnya.

     

    Saat pandemi Covid-19 melanda, banyak yang menganggap pengumuman dari WHO pada Maret 2020 adalah sebagai satu penipuan. "Pemerintah Daerah Jawa Barat harus meyakinkan masyarakat agar tidak terpengaruh oleh hoaks," kata Septiawan.

     

    Septiawan melihat berbagai upaya penanggulangan sudah dilakukan Pemda Provinsi Jabar, di antaranya dengan mengembangkan metode dalam merancang sebuah narasi tandingan, sebagai bentuk praktik kerja yang dilakukan oleh Jabar Saber Hoaks. 

     

    Narasi tandingan ini diproduksi secara berkala dalam memverifikasi suatu isu, rumor, desas-desus yang belum jelas fakta dan dasarnya, khususnya yang merambat di beragam kanal atau saluran media informasi online.

     

    Berdasarkan hasil temuan, kegiatan narasi tandingan membawa muatan informasi yang dikerangka oleh JSH. "Informasinya berisi penjelasan yang meng-counter hoaks berdasarkan berbagai 'keadaan' atau 'apa yang terjadi' yang sebenarnya," jelasnya.

     

    Isi pesan narasi tandingan JSH meliputi berbagai keterangan -seperti waktu penyampaian pesan, panjangnya pesan, dan sebagainya. Selain itu, bersifat visual, real-time dan heterogen, dan memiliki berbagai aspek dan pola distribusi informasi sosial melalui media online. 

     

    "Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kredibilitas Jabar Saber Hoaks sebagai sumber pesan telah memenuhi kualifikasi safety, qualification, dan dynamism," pungkas Septiawan. (*)

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
    UPI Siap Jadi Agen Penggerak Pengelolaan Sampah
    Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat
    Buruh Sosialisasikan Putusan MK soal UU Cipataker
    LPI Gelar Diskusi soal Politik Identitas

    Editorial



      sponsored links