JuaraNews, Bandung - Pemprov Jabar mengusulkan pembentukan gugus tugas honorer sebagai jembatan aspirasi tenaga honorer dengan pemerintah daerah.


Gugus tugas honorer terdiri atas perwakilan tenaga honorer dan Pemprov Jabar. Gugus tugas ini pun bisa direplikasi di tingkat kabupaten/kota. 


Demikian terungkap dalam pertemuan antara Gubernur Jabar Ridwan Kamil dengan honorer tenaga kesehatan dan guru di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Selasa (9/8/2022).


"Semua aspirasi kita dengarkan, dan solusi Jawa Barat adalah akan membentuk gugus tugas antara perwakilan mereka (tenaga honorer) dan tim Pemda Provinsi Jabar untuk secara transparan mencari solusi," ujar Kang Emil.


Dengan membentuk gugus tugas, tenaga honorer bisa rutin bertemu dengan Pemprov Jabar merespons segala hal terkait kebijakan tenaga honorer terlebih yang datang dari pemerintah pusat.  "Kita rutinkan pertemuan sehingga tidak ada miskomunikasi, karena kita (bersama) paham (situasi)," tambahnya.


Terkait kebijakan dari pemerintah pusat, Gubernur berkomitmen terus mengawal agar tetap berkeadilan. Namun jika kebijakannya dari kabupaten/kota, Pemprov Jabar bisa dengan mudah membuat surat edaran.


"Kalau itu kewenangan pusat, kita bekerja sama ke pusat, kalau kewenangan provinsi kita cari solusi di provinsi, kalau kewenangannya di kabupaten/kota itu kita bikin edaran," imbuhnya. 


Menurut Gubernur, pertemuannya  dengan para nakes dan guru honorer merupakan bagian komitmen Pemprov Jabar memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer.  "Sehingga mereka paham bahwa Gubernur memperjuangkan aspirasi, tapi akan realistis. Kalau belum, kita akan sampaikan secara jujur, kalau bisa diubah dengan peraturan juga kita upayakan," pungkas Emil. (*)

jn