blog counter

Hot News


Opini


  • Jadilah Pemuda Muslim Pejuang Islam
    Jadilah Pemuda Muslim Pejuang Islam

    KEMENAG mengajak generasi milenial pegiat fesyen untuk ambil bagian menghidupkan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2023 pada 20–22 Oktober 2022 mendatang.

    Anggap Kenaikan UMP tak Sesuai Peraturan, Buruh Demo di Depan Gedung Sate

    • Kamis, 25 November 2021 | 17:00:00 WIB
    • 0 Komentar


    Anggap Kenaikan UMP tak Sesuai Peraturan, Buruh Demo di Depan Gedung Sate
    Ratusan buruh melakukan unjuk rasa depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Kamis (25/11/2021). bas

     

    JuaraNews, Bandung - Ratusan buruh melakukan unjuk rasa depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Kamis (25/11/2021).


    Aksi buruh tersebut menindaklanjuti keputusan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) berdasarkan PP 36/202.


    Buruh menilai PP tersebut belum dapat diberlakukan karena UU Cipta Kerja (Ciptaker) masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK).


    Ketua KSPSI Jabar Roy Jinto Ferianto mengatakan banyak daerah yang tidak mengalami kenaikan upah minimum tahun 2022. Perhitungan upah tersebut didasarkan pada perhitungan formula PP 36/2021 sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja.


    "Ia mencontohkan dalam penetapan UMP tahun 2022, banyak daerah yang tidak mengalami kenaikkan upah. Sebab, perhitungan penetapannya berdasarkan formula PP 36/2021 sebagai aturan turunan UU Ciptaker," katanya.


    "Kalau pun ada daerah yang naik hanya rata-rata 1,09 persen," tandas Roy.


    Oleh sebab itu, pihaknya akan mengawal sidang pembacaan putusan MK melalui aksi unjuk rasa di MK dan Gedung Sate serta beberapa daerah lainnya. Pasalnya, putusan MK bersifat final dan mengikat dan sangat menentukan nasib kaum buruh kedepan, maka kaum buruh wajib mengawal sidang putusan tersebut di MK.


    "Persoalan upah yang sekarang didemo dan ditolak oleh buruh akan selesai kalau MK membatalkan UU Cipta Kerja," ujarnya.


    Sementara itu, Ketua DPD FSP LEM SPSI Jabar, Muhamad Sidarta menambahkan, aksi unjuk rasa tersebut menjadi bentuk kegelisahan luar biasa bagi pekerja/buruh. Sehingga, menimbulkan gejolak dalam bentuk aksi unjuk rasa yang semakin massif diberbagai daerah di Indonesia untuk menyampaikan tuntutan.


    "Batalkan UU Ciptaker dan tetapkan UMP tidak berdasarkan PP 36 tahun 2021, tentang pengupahan," tegasnya. (*)

    bas

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    31 Parpol Daftar Pemilu 2024, Baru 21 yang Melengkapi Dokumen ke KPU
    Terkait Kasus Pembunuhan Brigadir J, Penyidik Polres Jaksel dan Polda Metro Diperiksa Irsus Polri
    Penyidikan Kasus Dengan Terlapor Brigadir J Dihetikan. Polri: Tidak Ditemukan Peristiwa Pidana
    Wagub Uu Tanggapi Tingginya Angka Perceraian di Jabar
    Tebing 40 Meter Longsor Tutup Total Jalur Tasikmalaya-Pangandaran
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads