Kondisi Tim Baik, Borneo Siap Curi Poin di Bandung
- 21 November 2024 | 18:35:00 WIB
TIM Borneo FC dalam kondisi baik dan siap melakoni laga tandang menghadapi Persib pada Pekan 11 Liga 1 2024-2025 di GBLA, Jumat (22/11/2024) malam.
TIM Borneo FC dalam kondisi baik dan siap melakoni laga tandang menghadapi Persib pada Pekan 11 Liga 1 2024-2025 di GBLA, Jumat (22/11/2024) malam.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung – Pemprov Jabar terus mendorong program vaksinasi kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mengejar target 37 juta warga Jabar divaksin agar herd immunity bisa terbentuk di akhir tahun nanti.
Wakil Ketua Divisi Percepatan Vaksinasi Satgas Penanganan Covid-19 Jabar sekaligus Pendiri Jabar Bergerak Atalia Praratya Ridwan Kamil mengatakan, masih ada beberapa tantangan untuk mengejar target vaksin. Salah satunya adalah vaksin untuk kelompok lansia.
"Ada yang juga kita butuhkan selain capaian vaksinasi untuk meningkatkan level dari tiga ke dua karena kita juga harus menggenjot pelaksanaan vaksinasi pada lansia. Lansia ini yang masih perlu kita dorong," ujar Atalia saat ditemui di SLB Autisma Bunda Bening Selakshahati, Kabupaten Bandung, Kamis (14/10/2021).
Salah satu hal yang menjadi kendala vaksinasi lansia adalah masalah akses. Menurut Atalia, banyak kelompok lansia yang kesulitan untuk datang ke tempat-tempat sentra vaksinasi yang tersedia. "Akses jadi banyak lansia yang kesulitan untuk datang ke sentra vaksinasi," kata Atalia.
Karena itu, kata Atalia, Pemprov Jabar juga mendorong vaksinasi di tempat praktik bidan desa yang jumlahnya ribuan. Dengan begitu warga tak perlu jauh-jauh datang ke sentra vaksinasi.
"Sehingga saya tadi saya sampaikan bidan desa ini akan menjadi salah satu solusi bisa kita ambil," ujar Atalia.
"Jadi saya membayangkan di Jabar ini ada 9.500 bidan desa yang sudah terlatih. Jadi kalau kita bayangkan bahwa yang sudah siap adalah 6.000 sampai 9.000, kalau itu bisa masuk ke wilayah-wilayah terjauh jadi tidak di sentra vaksin saja akan lebih banyak masyarakat yang terfasilitasi," jelasnya.
Pemprov Jabar pun terus mendorong vaksinasi di daerah yang masih rendah capaiannya. Sebab, capaian rendah ini akan berpengaruh pada Level kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarata (PPKM).
"Kami sangat mendorong apalagi di Kabupaten Bandung ini masih harus didorong dengan capaian vaksinasinya karena kita butuh aglomerasi dari Kabupaten Bandung sehingga nanti seluruhnya lima wilayah tersebut dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Cimahi sehingga bisa mencapai level 2 dalam waktu dekat," ujar Atalia
"Jadi sekarang ada namanya aglomerasi. Kalau ada yang kurang dari 60 persen capaian vaksinasinya maka kita tidak akan pernah masuk ke level 2. Jadi harus bersama-sama saling tolong menolong," imbuhnya. (*)
jn
0 KomentarPJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi Selengkapnya..
FMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh Selengkapnya..
PP FSP KEP SPSI bersama PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menggelar acara sosialisasi Putusan MK terkait uji materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Selengkapnya..
LITERASI Pemuda Indonesia (LPI) menggelar diskusi mengenai politik identitas menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh masyarakat.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).