JuaraNews, Bandung – Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengajak semua stakeholders mewujudkan Jabar mencapai bed occupancy rate atau BOR nol persen.

Menurutnya, hal tersebut sangat mungkin dan tidak muluk- muluk jika pemerintah, masyarakat, dan elemen lain bekerja sama terutama dalam meningkatkan disiplin protokol kesehatan. Di satu sisi, pemerintah akan memperkuat 3T (tes-telusur-tindak lanjut). 

“Apakah mungkin Jabar punya BOR nol persen? Mungkin saja, amiin yaa Allah,” ujar Ridwan Kamil saat jumpa pers seusai Rapat Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah di Jawa Barat secara virtual, dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (27/8/2021).

Terungkap data dari hasil rapat, per 26 Agustus 2021 tingkat keterisian kamar rumah sakit (BOR) Jabar 19,92 persen jauh di bawah ketentuan WHO 60 persen.

Lima  kabupaten/kota mencatatkan pencapaian mengesankan dengan BOR terendah satu daerah bahkan BOR-nya di bawah 10 persen yakni Kabupaten Indramayu BOR 8,5 persen. Disusul Karawang 10,8 persen, Kabupaten Bekasi 13, 58 persen, Purwakarta 15,03 persen, Kota Cirebon 15,57 persen.  Sedangkan BOR tertinggi, yakni Kota Banjar 47,89 persen, Kabupaten Ciamis 42,58 persen, Tasikmalaya, 37,14 persen, Cianjur 30,69 persen, dan Kota Bandung 27,6 persen.

Selain di rumah sakit rujukan, penurunan BOR juga terjadi di 33 titik isolasi terpusat (isoter) di kab/kota yakni 16,33 persen, sementara BOR di tempat isolasi desa/kelurahan 26,57 persen. Tak hanya BOR yang membaik, Jabar juga sudah surplus oksigen untuk 214,2 ton per hari dari kebutuhan kritis 174,1 ton per hari.  "Kemudian oksigen sudah surplus jadi kita bisa membantu kota/kabupaten di luar Jawa Barat. Karena oksigen kita sudah lebih dari cukup," kata Ridwan Kamil.

Bertekad Pecah Rekor PPKM Level 1

Emil pun mendorong semua kabupaten/kota naik kelas dalam asesmen level PPKM, terutama yang saat ini sudah di Level 2. Ada empat daerah di Level 2 yakni Kabupaten Tasikmalaya, Garut, Subang, dan Majalengka. Sementara 4 daerah di Level 4, yakni Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kota Cirebon, serta Kabupaten Cianjur.

Daerah terakhir bahkan terkategori risiko tinggi, sehingga Cianjur  satu-satunya daerah di Jabar yang zona merah. Sementara 19 daerah lain ada di level 3, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Kemudian ada Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Penetapan level kabupaten/kota atas Instruksi Menteri Dalam Negeri No 35 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Virus Covid-19 di wilayah Jawa Barat.

"Daerah yang level dua ini lagi kita promosikan agar secepatnya ke level 1. Siapa tahu Jabar pecah rekor ada yang bisa ke PPKM Level 1," ujar Emil.

Saat ini, Komite Penanggulangan Covid-19 sedang fokus pembersihan data di kabupaten/kota terutama Kota Depok yang sempat bermasalah. Empat daerah lain juga jadi fokus karena menunjukkan angka tidak normal pada jumlah kasus aktif dan tingkat kesembuhan.

Diketahui Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Subang, dan Indramayu kasus aktifnya 26,73 persen, 14,29 persen, dan 9,57 persen. Kemudian tingkat kesembuhan terendah Kabupaten Tasikmalaya 69,70 persen, Subang 82,92 persen, Indramayu 86,09 persen.

Padahal secara tingkatan Kabupaten Tasikmalaya dan Subang ada di Level 2, sementara Indramayu BOR-nya terendah se-Jabar yakni  8,5 persen.

Sementara Kabupaten Cianjur kini satu- satunya daerah zona merah di Jabar. Diketahui, angka kematian Cianjur per 16-22 Agustus 2021 dicatat Kemenkes ada 175 kematian, tapi real di lapangan yang dicatat Pemkab Cianjur kematian hanya 4 orang pada periode yang sama.

Sehingga Gubernur menginstruksikan agar pembersihan (cleansing) data segera dibereskan dalam tujuh hari dari sekarang. “Feeling saya mungkin di data. Cek dan ricek satu per satu kasus aktif apakah masih data lama. Good data good decision, bad data bad decision,” Ucap Emil. 

Namun begitu, Ridwan Kamil meminta kota/kabupaten mematuhi ketetapan pemerintah pusat. Misalnya adalah dengan menunda pembukaan objek wisata bagi daerah yang masih dalam kategori PPKM Level 4 seperti Kota Cirebon.  "Objek wisata di Cirebon harusnya tidak karena level 4 itu belum diizinkan," ungkapnya. 

Gubernur sendiri sudah mengusulkan ke Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk menerapkan PPKM di level kecamatan. Jika ini diterima dan diterapkan, maka bukan tidak mungkin objek wisata dibuka asalkan kecamatan di daerah tersebut tidak berada di zona merah atau level 4.

"Aspirasi Jabar akan dibahas. Kalau level 4 berbagai kecamatan, bisa saja ada pariwisata dibuka karena di kecamatan sudah level 3 dan 2," kata Ridwan Kamil.

Gubernur juga minta protokol kesehatan dan aktivitas 3T (Tes-Telusur-Tindak Lanjut) harus terus dilakukan di kabupaten/kota. Data Bersatu Lawan Covid-19 per 26 Agustus 2021, tinggkat kedisiplinan masyarakat selama PPKM level sudah cukup baik.

Untuk menggunakan masker berada di angka 90,14 parsen dan menjaga jarak sebesar 86,77 persen. Angka ini berdasarkan pantauan Tim Perubahan Perilaku (TNI/Polri/Satpol PP) kepada kepada 3.212.055 orang di 502.756 titik pemantauan.

Sementara itu terkait test Covid -19 yang dilakukan kepada masyarakat mencapai 16.374 tes per hari pada periode 16 hingga 22 Agustus 2021 dengan tingkat kepositifan (positivity rate) 14,03 persen. Adapun angka ini terdiri dari tes PCR 42 persen dan 58 persen antigen. "Kapasitas tracing kita sama stabil di 16.000-an," tutupnya. (*)

jn