BPBD Turunkan Dua Tim Pusdalops ke Lokasi Banjir
- 22 November 2024 | 11:11:00 WIB
DUA tim Pusdalops PB dari BPBD Provinsi Jawa Barat langsung turun ke lokasi banjir di Kabupaten Bandung
DUA tim Pusdalops PB dari BPBD Provinsi Jawa Barat langsung turun ke lokasi banjir di Kabupaten Bandung
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Barat mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menghentikan atau menunda 11 proyek infrastruktur 2021 senilai 140 Milyar dan mengalihkan dananya untuk obat-obatan dan suplemen pasien Covid-19 Jawa Barat yang sedang isolasi mandiri dan mengalami kesulitan ekonomi.
“Saat ini banyak pasien covid-19 terpaksa harus melakukan isolasi mandiri karena banyak Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Unit Perawatan Intensif (ICU) rumah sakit yang penuh. Situasi yang memprihatinkan ini tentunya jangan sampai membuat warga Jawa Barat terabaikan haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Ketua DPW PSI Jawa Barat Furqan AMC dalam press realease yang diterima redaksi juaranews.com, Sabtu (10/7/2021).
Ia mengatakan, langkah ini patut ditiru dan disinergiskan oleh pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, apalagi saat ini terdapat 15 Kabupaten/Kota di Jawa Barat kategori zona merah, yaitu Kota Bandung, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut, Cirebon, Kuningan, Majalengka, Indramayu dan Karawang.
Momentum Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli 2021, katanya, harus betul-betul dimaksimalkan untuk menekan laju kurva kasus Covid-19. “Kita ketahui Jum’at sore, 8 Juli 2021, di dashboard Pikobar Provinsi Jawa Barat tercatat penambahan 7.772 kasus. Secara keseluruhan terkonfirmasi 432.978 kasus covid-19 di Jawa Barat. Populasi kasus yang cukup besar untuk sebuah provinsi, 17,63 % dari total populasi kasus di Indonesia sebesar 2.379.397,” kata Furqan.
Ronda Solidaritas
DPW PSI Jawa Barat juga menginstruksikan kader-kadernya yang ada di legislatif Kota Bandung dan Kota Depok untuk mengawal anggaran penanganan Covid-19 secara ketat dan memonitor implementasinya di lapangan dengan melakukan ronda solidaritas ke beberapa rumah sakit guna meninjau pelayanan kesehatan.
Di Kota Bandung, 3 hari terakhir anggota legislative (Aleg) dari PSI meninjau beberapa rumah sakit diantaranya RSUD Kota Bandung, Al Islam, Edelweiss, RSKIA, Imanuel, Advent, Boromeus, Rotinsulu, Santo Yusuf, Melinda dan rumah sakit Kebon Jati.
Berdasarkan tinjauan aleg PSI di beberapa rumah sakit di Kota Bandung, ketersediaan oksigen dan obat-obatan menjadi poin yang krusial, bahkan sempat di rumah sakit tertentu mengalami kekosongan stok oksigen. Bahkan ada rumah sakit yang terpaksa membatasi penerimaan rawat inap. Namun bersyukur beberapa rumah sakit sudah mendapatkan bantuan oksigen dari pemerintah provinsi. (*)
ude
0 KomentarDUA tim Pusdalops PB dari BPBD Provinsi Jawa Barat langsung turun ke lokasi banjir di Kabupaten Selengkapnya..
DINAS Ketenagakerjaan Kota Bekasi melaksanaan kegiatan Job Fair II tahun 2024 di Mega Bekasi Hypermall Kamis Selengkapnya..
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi Selengkapnya..
FMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh masyarakat.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).