free hit counter code Pansus I DPRD Jabar Minta Dinsos Kaji Ulang Penyaluran Bansos Covid-19 - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Pansus I DPRD Jabar Minta Dinsos Kaji Ulang Penyaluran Bansos Covid-19
    Ketua Pansus I DPRD Jabar, Haru Suandharu

    Pansus I DPRD Jabar Minta Dinsos Kaji Ulang Penyaluran Bansos Covid-19

     

    JuaraNews, Bandung - Ketua Pansus I DPRD Jabar, Haru Suandharu meminta Dinsos Jabar segera melakukan kajian bersama para mitra terkait penyaluran Bansos Covid-19. Hal itu, agar dapat menganalisa lebih jauh terkait efektifitas dari bantuan tersebut.


    Politisi PKS tersebut menyampaikannya saat Rapat Kerja bersama PT. Pos dan Bulog di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Jalan Jend. H. Amir Machmud No.331, Cigugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi.

     

    "Apakah memang diperlukan atau tidak, kalau memang diperlukan lagi ya Pemprov harus segera mengalokasikan dan mungkin bentuknya dalam bentuk uang tunai," ucapnya, Jum'at (16/4/2021).


    Haru menuturkan, perihal efektifitas penyaluran bantuan diharapkan harus lebih antisipatif, menimbang Pandemi Covid-19 masih belum tau kapan berakhirnya. Maka dari itu Dinas Sosial yang merupakan jaring pengaman sosial yang harus tetap terjaga pertumbuhannya.


    "Pemprov harus jaga-jaga makanya alokasinya harus efektif, efisien dan substantif pertama karena sebagai jaring pengaman sosial kalau pertumbuhannya masih negatif nanti akan banyak orang yang tidak mampu, alokasi anggaran berikutnya harus efektif yang mengungkit ekonomi nasional khususnya di Jawa Barat," tutupnya. (*)

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
    UPI Siap Jadi Agen Penggerak Pengelolaan Sampah
    Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat
    Buruh Sosialisasikan Putusan MK soal UU Cipataker
    LPI Gelar Diskusi soal Politik Identitas

    Editorial



      sponsored links