free hit counter code Pemprov Jabar Larang ASN Bepergian ke Luar Kota saat Isra Miraj dan Nyepi - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter
Pemprov Jabar Larang ASN Bepergian ke Luar Kota saat Isra Miraj dan Nyepi
Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmadja

Pemprov Jabar Larang ASN Bepergian ke Luar Kota saat Isra Miraj dan Nyepi

 

JuaraNews, Bandung – Pemprov Jabar melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) berpergian ke luar daerah saat libur Hari Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru 1943 pada Rabu (10/3/2021) sampai Minggu (14/3/2021).

 

Pelarangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 48/KPG.03.04/BKD tentang Pembatasan Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi ASN di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar Selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru 1943 dalam masa pandemi Covid-19.

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pelarangan tersebut bertujuan untuk menekan risiko penyebaran Covid-19. "Momen libur panjang selalu berdampak pada kenaikan terkonfirmasi positif Covid-19," kata Setiawan.

 

Selain melarang berpergian ke luar daerah, Setiawan mengimbau ASN di lingkungan Pemda Provinsi Jabar untuk mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Apalagi, ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam penanganan Covid-19.

 

"Apabila ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama periode tersebut, maka harus terlebih dulu mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang didelegasikan di lingkungan instansinya," ucapnya.

 

Setiawan menjelaskan, ASN yang mendapat izin tertulis melakukan kegiatan ke luar daerah harus memperhatikan sejumlah hal. Mulai dari peta risiko penyebaran Covid-19 sampai menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

 

ASN yang kedapatan melanggar akan diberi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

 

"Kepala daerah harus melakukan penegakan disiplin terhadap ASN dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan," tuturnya. (*)

ude

0 Komentar

Tinggalkan Komentar


Cancel reply

0 Komentar


Tidak ada komentar

Berita Lainnya


SPPPI Minta Pemerintah Turunkan Harga Beras
DPRD Soroti Minimnya Ruang Kelas di SMAN 3 Bekasi
Mahasiswa Jabar Kecam Naiknya Harga Sembako
BMKG Imbau Warga Waspadai Cuaca Ekstrim
Mayoritas Petugas KPPS MD di Jabar Punya Komorbid

Editorial



    sponsored links