Bank BJB top banner

Hot News


Opini


  • Mewujudkan Rumah Impian bagi Guru
    Mewujudkan Rumah Impian bagi Guru

    MEMILIKI rumah merupakan impian setiap orang terlebih bagi seorang guru karena rumah termasuk kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.

    Pemprov Jabar Larang ASN Bepergian ke Luar Kota saat Isra Miraj dan Nyepi



    Pemprov Jabar Larang ASN Bepergian ke Luar Kota saat Isra Miraj dan Nyepi

     

    JuaraNews, Bandung – Pemprov Jabar melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) berpergian ke luar daerah saat libur Hari Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru 1943 pada Rabu (10/3/2021) sampai Minggu (14/3/2021).

     

    Pelarangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 48/KPG.03.04/BKD tentang Pembatasan Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah bagi ASN di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar Selama Hari Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW dan Hari Suci Nyepi Tahun Baru 1943 dalam masa pandemi Covid-19.

     

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, pelarangan tersebut bertujuan untuk menekan risiko penyebaran Covid-19. "Momen libur panjang selalu berdampak pada kenaikan terkonfirmasi positif Covid-19," kata Setiawan.

     

    Selain melarang berpergian ke luar daerah, Setiawan mengimbau ASN di lingkungan Pemda Provinsi Jabar untuk mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Apalagi, ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam penanganan Covid-19.

     

    "Apabila ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama periode tersebut, maka harus terlebih dulu mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang didelegasikan di lingkungan instansinya," ucapnya.

     

    Setiawan menjelaskan, ASN yang mendapat izin tertulis melakukan kegiatan ke luar daerah harus memperhatikan sejumlah hal. Mulai dari peta risiko penyebaran Covid-19 sampai menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

     

    ASN yang kedapatan melanggar akan diberi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

     

    "Kepala daerah harus melakukan penegakan disiplin terhadap ASN dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan," tuturnya. (*)

    ude

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Sambil Ngabuburit, Ketum AHY Silaturahmi dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu
    Silaturahmi Kebangsaan AHY dan Ahmad Syaikhu, Bahas Penanganan Pandemi Covid-19
    Sekolah Murid Merdeka Buka Layanan Sekolah PAUD Gratis
    Pelaku UMKM dan Koperasi Jadi Bidikan BPJS Kesehatan untuk Program JKN-KIS
    KRI Nanggala-402 Hilang Kontak, DPR RI: Perlu Peremajaan Alutsista Indonesia
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Bank BJB kanan

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads