Markas Judol Raup Ratusan Juta Berkedok Toko Kain
- 22 November 2024 | 16:38:00 WIB
POLISI menggerebek Markas pemasaran judi online (judol) yang berlokasi di Kelurahan Situsaeur, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung.
POLISI menggerebek Markas pemasaran judi online (judol) yang berlokasi di Kelurahan Situsaeur, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Anggota dewan adalah penyambung lidah rakyat, dengan begitu, setiap anggota dewan baik tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional (DPR RI), sejatinya merupakan orang-orang yang diharapkan menyuarakan kepentingan masyarakat.
Demikian disampaikan, Anggota DPRD Jawa Barat daerah pemilihan 12, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon, Daddy Rohanady dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, (9/1/2021).
Menurutnya, Setiap anggota dewan pada saat dilantik pasti mengucapkan sumpah jabatan. Salah satu klausul dalam sumpah tersebut menyatakan dia akan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili.
Selain itu, ada hal yang sejatinya jauh lebih esensial. Sumpah yang diucapkan bukan hanya disaksikan hadirin, tetapi juga disaksikan Allah SWT. Apa yang terbersit dalam pikiran anggota dewan tersebut pasti diketahui seutuhnya oleh Mahapencipta alam semesta.
"Anggota dewan diberi kedudukan terhormat di masyarakat, sehingga panggilan atau sebutannya pun Yang Terhormat. Ia digaji dari uang rakyat,"
Bagaimana mereka melakukan tugasnya dan di mana menempatkan diri?
Kapasitas dan kapabilitas seseorang amat menentukan seseorang dalam bertugas. Kian kecil kedua hal itu dimiliki, bisa dipastikan penyelesaian tugasnya tidak akan maksimal.
Salah satu kiat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas adalah dengan membaca. Dengan demikian, ia akan mengetahui masalah yang dihadapi. "Jam terbang" memang tidak bisa dipungkiri.
Masalahnya, dengan sistem pemilihan terbuka berdasarkan suara terbanyak banyak hal bisa terjadi. Latar belakang mereka pun beraneka ragam.
Terkadang mereka ditempatkan pada komisi yang bidangnya tidak sesuai dengan latar belakang kegiatan ataupun keilmuannya. Di situlah timbul masalah yang hatus dihadapi.
Butuh kecepatan menyesuaikan diri dengan keadaan. Artinya, masing-masing anggota dewan mesti cepat beradaptasi dengan tuntutan bidang mitranya. Memang banyak yang harus dipelajari. Artinya banyak yang harus dibaca. Kalau dewan malas membaca, kita pasti tahu hasil akhirnya. Dia pasti bicara tanpa data.
Ini bisa menyesatkan. Karena pengambilan keputusan dengan didasari data yang salah, bisa dipastikan keputusannya juga salah.
Kalau malas membaca, apalagi belajar dengan mendengarkan saja tidak mau, celaka. Semua keputusan yang harus didasari kajian maksimal tak akan terjadi. Keputusan yang ada akan lebih banyak didasari kepentingan, bukan kebutuhan masyarakat.
Mudah-mudahan segala ikhtiar yang dilakukan senantiasa didasari niat yang tulus demi kemaslahatan masyarakat. (*)
bas
0 KomentarDPD Demokrat Jabar menggelar sosialisasi pemenangan pasangan calon nomor urut 4 di pilkada serentak, Jumat Selengkapnya..
DUA tim Pusdalops PB dari BPBD Provinsi Jawa Barat langsung turun ke lokasi banjir di Kabupaten Selengkapnya..
DINAS Ketenagakerjaan Kota Bekasi melaksanaan kegiatan Job Fair II tahun 2024 di Mega Bekasi Hypermall Kamis Selengkapnya..
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi Selengkapnya..
FMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
DINAS Ketenagakerjaan Kota Bekasi melaksanaan kegiatan Job Fair II tahun 2024 di Mega Bekasi Hypermall Kamis (21/11/2024).
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).