Hot News


Opini


  • Peran Pemuda dalam Mekanisme Islam
    Peran Pemuda dalam Mekanisme Islam

    PEMUDA adalah pelopor perubahan di tangannya estapet kepemimpinan akan dilanjutkan. Untuk membentuk pemuda yang berjiwa pemimpin memerlukan banyak dukungan.

    PTPN VIII Akui Somasi FPI Terkait Lahan di Megamendung

    • Kamis, 24 Desember 2020 | 11:12:00 WIB
    • 0 Komentar


    PTPN VIII Akui Somasi FPI Terkait Lahan di Megamendung

     

    JuaraNews, Bandung – Manajemen PT Perkebunan Nusantara VIII menyatakan pihaknya telah membuat surat somasi kepada seluruh Okupan di wilayah Perkebunan Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor, kepada markas Syariah milik pimpinan FPI.

     

    Demikian dinyatakan PTPN VIII dalam pers realese yang diterima juaranews.com, Rabu (23/12/2020). “Mang benar (markas syariah FPI) ada di areal sah milik kami,” kata Kabag Sekretaris Perusahaan Naning DT, dalam pers realese tersebut.

     

    Sementera itu, Kasubag Komunikasi Perusahaan dan PKBL PTPN VIII Venny Octariviani, mengatakan, pihaknya tak hanya mengirimkan somasi terhadap pesantren yang dimiliki Rizieq, namun kepada seluruh bangunan yang menggunakan lahan aset milik PTPN VIII tersebut.

     

    "Kami mengirimkan somasi kepada seluruh okupan di wilayah kami," kata Venny.

     

    Katanya, bukan kali ini saja PTPN VIII mengirim somasi kepada pesantren milik Rizieq. Menurutnya, proses ambil alih lahan milih PTPN VIII itu sudah berlangsung sejak lama. "Prosesnya sudah panjang dan bertahun-tahun," kata Venny.

     

    Sebelumnya, beredar surat berkop PTPN VIII kepada Pesantren Markaz Syariah Agrokultural Megamendung untuk segera dikosongkan. Surat somasi dengan nomor SB/11/6131/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Surat itu menjadi viral di sosial media.

     

    Surat itu menyebut bahwa lahan yang ditempati pesantren oleh Yayasan Pesantren Agrokultural Megamendung merupakan aset milik PT Perkebunan Nusantara VIII berdasarkan sertifikat HGU Nomor 299 tanggal 4 Juli 2008.

     

    Dalam surat tersebut dikatakan, pendirian pesantren di atas aset milik PTPN VIII tersebut merupakan bentuk tindak pidana penggelapan atas barang yang tak bergerak. PTPN VIII memperingatkan pengurus pesantren untuk menyerahkan lahan tersebut kepada pihak PTPN VIII paling lambat 7 hari kerja sejak diterima surat tersebut. (*)

    Oleh: ude gunadi / ude

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Indonesia Kembali Kirim 280 PMI ke Arab Saudi pada Pebruari 2021 Melalui SPSK
    Pandemi Covid-19, Buruh Berharap Banyak Pada Pemerintah
    Golkar Jabar Sosialisasi Omnibus Law Cipta Kerja, Nurul Arifin: Undang-undang Ini Lebih Banyak Manfa
    Asep “Acil” Saefudin: Sarbumusi Jabar akan Terus Advokasi Buruh
    Wagub Uu Dorong Sarbumusi Jabar Gelar Pelatihan bagi Pekerja
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Pos Indonesia kanan

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads