JuaraNews, Bandung - Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya meminta pemerintah untuk bernegosiasi dengan kaum buruh agar tidak terjadi gejolak yang lebih besar.

Hal itu, Abdul Hadi katakan menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh dan mahasiswa menolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"Kita berharap agar ada semacam proses negosiasi atau perlunakan untuk memperkecil jarak ini apalah sebuah kebaikan hari ini," tutupnya, Selasa (6/10/2020).

Gus Ahad mengatakan, saat ini sedang terjadi proses sistematis untuk penghilangan hak-hak materi para buruh seperti UMK dan UMS yang dihapuskan terus kemudian hak-hak untuk pesangon untuk cuti bahkan status karyawan kontrak yang seumur hidup.

"Sangat banyak diaspek-aspek ketenagakerjaan yang sangat tidak berimbang antara kepentingan pengusaha yang jauh lebih diutamakan dibanding kepentingan buruh,"katanya.

Dia menyebut bahwa saat ini para kaum kapital yang besar ini terus melakukan rekasaya-rekayasa sosial lewat perundangan diantaranya Omnibus Law yang sekarang Cipta Kerja.

"Dan ini memang sejak masih bernama RUU Cipta Lapangan kerja digulirkan kontroversi itu sudah tajam dan semakin menajam," tutupnya.(*)

bas