JuaraNews, Bandung - Sebanyak 857 Guru Honorer di Jawa Barat  mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) namun hanya 148 dinyatakan lulusan seleksi PPPK.

Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Tulus Arifan mengatakan, Guru Honorer yang tidak lulus itu berdasarkan hasil seleksi dimana, nilainya tidak memenuhi passing grade yang ditentukan panitia.

Namun, kata Tulus ratusan Guru Honorer yang dinyatakan tidak lulus menginginkan tetap diangkat menjadi PPPK. Namun lanjutnya hasil tersebut bukan merupakan putusan BKD Jabar melainkan BKN.

"Pada 9 januari 2020 lalu pihak legislatif Jabar juga menyampaikan aspirasi dari mereka ke KemenPAN-RB, namun belum ada hasilnya," katanya, Jum'at (16/10/2020).

Lebih lanjut tulus mengatakan, seleksi PPPK telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) nomor 4 tahun 2019 mengenai nilai ambang batas seleksi PPPK.

"Misalkan proses Computer Assisted Tes (CAT), ada ambang batasnya dan semuanya jelas penilaiannya," jelasnya.

Selain itu, lanjut Tulus, PP nomor 49 tahun 2018 yang mengatur tentang manajemen PPPK serta tata cara seleksi serta ambang batas nilai. Sehingga mengenai keputusan dan hasil seleksi merupakan keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan BKN sebagai pelaksana. (*)

bas