JuaraNews, Bandung - DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi memperhatikan status guru honorer dengan mengangkatnya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal itu disampaikan, Wakil ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya saat usai audiensi dengan PPPK di Ruang Komisi V DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Kamis (15/10/2020).

Menurutnya, para guru ini sudah belasan tahun bahkan dua puluhan tahun lebih mengabdi jadi guru honorer di berbagai sekolah di Kabupaten/Kota di Jabar.

Artinya, kata dia, saat ini ada sekitar 148 tenaga honorer dan mereka sudah sangat lama mengabdi dengan honor/remunerasi yang sangat memperhatinkan

"Sekarang sudah waktunya dari Pempov atau negara dalam hal ini agar mereka di manusiakan artinya diberikan hak-haknya untuk mempunyai status layak," ucapnya.

Selain itu, dia juga meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk memperhatikan guru honorer dengan buat semacam permohonan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KEMENPAN-RB) agar mendapatkan status yang layak.

"Kan kita ini bicara sedikit guru aja 148 saja, tolong nama-nama ini lampirkan semoga dengan surat permohonan dari pak gubernur ini diperhatikan oleh pemerintah pusat," tandasnya

Dia menambahkan, Kelompok guru ini sudah pernah bertemu dengan Komisi V dan Komisi I DPRD Jabar untuk membahas terkait status tenaga honorer. Bahkan katanya dari hasil sebelum-sebelumya Aspirasi dari kelompok guru honorer ini sebelumnya sudah diadvokasi oleh DPRD Jabar dan diteruskan kepada pihak eksekutif

"Kami sudah menyampaikan aspirasi mereka kepada Kementerian PAN-RB RI pada tanggal 9 Januari 2020. Sekarang bulan Oktober belum ada tanggapan. Maka nanti kami minta kepada Gubernur dan jajarannya untuk menanyakan ulang tanggapannya bagaimana," tutupnya. (*)

bas