JuaraNews Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah sudah menyerap aspirasi masyarakat saat menyusun Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Undang-undang ini sebelumnya sudah dibahas lama. Di tingkat DPR pun, semua fraksi ikut bicara. Pemerintah juga sudah berkali-kali bicara dengan semua serikat buruh terkait Omnibus Law ini.

Mahfud mengatakan, pembicaraan dilakukan di kantor Kemenko Polhukam hingga di kantor Menteri Tenaga Kerja. "Sudah mengakomodasi meskipun tidak seratus persen," kata Mahfud dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/10/2020).

Mantan Ketua MK itu membantah tuduhan yang menyebut pemerintah membuat aturan yang sengaja menyengsarakan rakyatnya.

"Undang-Undang Cipta Kerja dibuat untuk merespons keluhan masyarakat, buruh, bahwa pemerintah itu lambat di dalam menangani proses perizinan berusaha. Peraturannya tumpang tindih," kata Mahfud

Menurutnya, undang-undang ini menyediakan peluang kerja yang besar bagi masyarakat, bahkan bagi tingkat pendidikan di bawah SMP. Bagi Mahfud, Omnibus Law ini juga akan membantu dalam memberantas korupsi di birokrasi. (*)

ude