JuaraNews, Bandung - Maraknya kasus perceraian yang terjadi selama pandemi Covid-19 di beberapa wilayah di Jawa Barat, menjadi sorotan publik tak terkecuali DPRD Jabar.

Sebagaimana diketahui faktor membeludaknya jumlah penceraian di Jabar sampai tembus angka 50 ribu merupakan salah satunya karena persoalan ekonomi di dalam keluarga saat pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya menyayangkan terjadinya lonjakan penceraian di Jabar yang di sebabkan karena faktor ekonomi. Padahal dalam visi misi gubernur dan wakil gubernur Jabar terdapat aspek kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

"Jadi memang ini memperhatikan dari visi misi misi gubernur Jawa Barat Lahir Bathin dengan kalobarasi dan inovasi Lahir batin ada aspek ada kebahagiaan, Kesejahteraan keluarga bahwa dengan Covid-19 terjadilah kondisi sosial yang tidak baik di keluarga, permasalahan ekonomi di keluarga," katanya, di Kantor DPRD Jabar, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Jumat (4/9/2020).

Menurutnya, Dengan kondisi seperti ini, perlu ada langkah dari pemerintah untuk mengatasi keprihatinan ini berupa program, Hal tersebut dikarenakan Pemerintah memiliki peran besar untuk melahirkan program-program yang mengaktifasi faktor-faktor penguat ketahanan keluarga.

"Keluarga ada suami, istri, anak yang harus diberi solusi untuk mengatasi permasalah yang mereka hadapi.Pemerintah di semua level saya mendengar ada program prakerja, bantuan langsung tunai dari kementrian tenaga kerja," katanya.

Menurutnya, program ini juga perlu dilakukan kajian yang lebih serius agar tepat sasaran, karena masalah perceraian ini ujung dari sekian komplikasi yang ujungnya tentunya perekonomian.

"Bagaimana agar program-program ini tepat sasaran dan membuat keluarga-keluarga tadi perekonomian terstabilkan," ucapnya.

Oleh karena itu, Gus Ahad menilai sebelum program dijalankan perlu adanya kajian secara mendalam agar semua masyarakat dapat mendapatkan manfaat dari program yang dicanangkan.

"Nah ini salah satu yang harus di benahi, agar program ini disusun untuk keuntungan saya atau pihak pemberi, tetapi untuk kepentingan masyarakat," tuturnya. (*)

bas