Pos Indonesia

Hot News


Inspirasi


  • Dirgahayu Sat Linmas ke-58
    Dirgahayu Sat Linmas ke-58

    NEGARA Republik Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa dan pahlawannya yang melepaskan diri dari penjajahan dan sejajar dengan bangsa di dunia.

    Kota Bandung Tegakkan Protokol Kesehatan,  PKL dan Pembeli Bisa Kena Sanksi
    (humas kota bandung) Yana Mulyana

    Kota Bandung Tegakkan Protokol Kesehatan, PKL dan Pembeli Bisa Kena Sanksi

    JuaraNews, Bandung – Tim  Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandung bertekad menegakkan aturan protokol kesehatan di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

     

    Hal tersebut sesuai Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 37 Tahun 2020. Tanpa terkecuali terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL).

     

    Wakil Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, implementasi Perwal 37 bagi PKL ini dipermudah dengan adanya Satuan Tugas Khusus (Satgasus) PKL. Gugus Tugas Covid-19 dan Satgasus PKL sama-sama memiliki payung hukum untuk turut menerapkan standardisasi protokol kesehatan di lapangan.

     

    “Satgasus PKL menyosialisasikan dan mengingatkan protokol kesehatan kepada para PKL binaannya. Kepada PKL yang baru, Satgasus lebih ke penataan. Jika ada yang melanggar Perwal maka bisa ditindak oleh gugus tugas kewilayahan," katanya di Balai Kota Bandung, Kamis, (16/7/2020).

     

    Wakil Wali Kota ini menuturkan, Gugus Tugas covid-19 dan Satgasus PKL harus membimbing para pedagang dan konsumen untuk disiplin menerapkan standardisasi protokol kesehatan. Utamanya dalam hal penggunaan masker.

     

    Menurutdia, sesuai yang tertera di Perwal Nomor 37 Tahun 2020 maka bagi pelanggar bisa dikenakan sanksi sosial. Hukumannya bisa dengan membersihkan sarana fasilitas umum.

     

    “Kita sosialisasikan terus kepada warga agar selalu memakai masker. Jika ada yang melanggar, dikenakan sanksi sosial. Pertimbangannya, sanksi sosial bisa dilakukan oleh kaya miskin atau siapa pun. Sanksi sosial lebih pada efeknya,” ujar dia.

     

    Yana yang sekaligus sebagai Ketua Satgasus PKL ini mengingatkan, aktivitas ekonomi para PKL jangan sampai menjadi klaster penyebaran baru. Oleh karenaiyu, , Gugus Tugas Covid-19 tingkat kecamatan bisa membantu penegakan disiplin tersebut.

     

    “Tiap kewilayahan itu mungkin beda-beda. Tapi intinya mudah-mudahan ada sanksi sosial yang rasional bisa dilakukan oleh semua orang tapi memberikan efek jera,” katanya.

     

    Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Atet Dedi Handiman mengaku, tengah mengkaji pengaturan jarak lapak para pedagang. Hal itu untuk menghindari kerumunan.

     

    Atet yang juga Sekretaris Satgasus PKL menyatakan, sedang berkoordinasi dengan 17 titik PKL yang berada di bawah binaannya. Salah satunya dengan mencoba sistem berjualan secara bergiliran. Setiap lapak berjualan ditandai dengan penomoran.

     

    “Walaupun sistem ganjil-genap di Jakarta tidak berhasil. Tapi akan kita coba. Di Malabar tidak terlalu padat. Kemarin yang sudah mulai penomoran itu (PKL) di Suryakencana,” katanya. (*)

    Oleh: ayi kusmawan / ayi

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Presiden Jokowi Saksikan Uji Klinis Vaksin Covid-19 Produk Bio Farma
    Gerakan Bermasker di  Masyarakat, Kolaborasi Multi Pihak Kunci Pencegahan   
    Penularan Ditekan hingga 90.  Butuh Dukungan Kolektif Kampanye Penggunaan Masker
    Curhat ke Jokowi Soal Penerima Bansos,Ridwan Kamil: Saya Sedih, Rakyat Jabar Tangannya Dibawah
    Joki Coklit Kembali Berulah, Kini PPDP Pilkada Serentak 2020 Jadi Sasaran
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Imani Center

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads