Seperti Sedang Perang, Kita Bertempur Melawan Pasukan Virus Covid-19
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan ulang terkait dengan kondisi lingkungan yang ada di wilayah Jawa Barat.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari menyatakan, permasalah data menjadi catatan DPRD Jabar dalam penanganan bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat terdampak Covid-19.
Hal itu Ineu katakan saat melakukan monitoring dan evaluasi percepatan penanganan covid-19 di Jawa Barat di Kabupaten Majalengka belum lama ini.
"Kami meminta evaluasi secara menyeluruh terkait dengan data penyaluran bansos covid-19," kata Ineu Kamis (11/06/2020).
Ineu menambahkan di Kabupaten Majalengka tidak terlihat persamasalah yang besar terkait dengan bantuan sosial (bansos) apalagi Majalengka sedang mengalami musim panen.
"Alhamdulillah tidak ada berita gagal panen di Jawa Barat dan Saya lihat banyak yang memberikan bantuan sosial secara pribadi," tutupnya (*).
bas
0 KomentarSEKRETARIAT DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Selengkapnya..
SEKRETARIAT DPRD Jawa Barat menerima audiensi dari Gerakan Rakyat Anti Komunis Jawa Barat atau GERAK Selengkapnya..
Komisi V DPRD Jawa Barat menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Selengkapnya..
SEKRETARIAT DPRD Jabar menerima kunjungan kerja dari Badan Musyawarah dan Bapemperda DPRD Kalimantan Selatan. Selengkapnya..
KOMISI II DPRD Jawa Barat mengapresiasi rangkaian penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan wisatawan ke DIY. Selengkapnya..
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.