JuaraNews, Bandung- Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady menyayangkan kebijakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam memotong gaji pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pempov Jabar untuk penanganan covid19.

Pasalnya, kata Daddy, pemotongan gaji itu tidak dilakukan secara sukarela, tetapi diberlakukan kepada setiap ASN, tanpa pandang bulu.

"Masalahnya, banyak ASN yang SK-nya masih "disekolahkan/nyantri" di bank. Walhasil, ada ASN yang kalau melihat slip gajinya, angkanya sudah sangat minimal kalau tidak boleh dikatakan mendekati nihil. Memang, mereka masih mendapat pengasilan lain berupa Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD)," kata Daddy, Selasa (31/03/2020).

Menurutnya, Langkah pemotongan gaji ASN itu lantas menuai kritik dari banyak pihak, kecuali ASN yang memang sulit melawan. Padahal, tidak semua ASN menerima diberlakukannya kebijakan tersebut. Namun, mereka tak berani mengutarakan hal itu.

Selain itu, pihaknya di DPRD tidak tahu berapa persisnya dana yang dibutuhkan untuk penanggulangan Covid-19 di Jabar. Padahal DPRD Sudah mengalokasikan Rp 5 triliun.Bahkan, untuk tahap lanjutannya disiapkan Rp 13 triliun.

Untuk itu, pihaknya menyayangkan kebijakan tersebut, pasalnya di DPRD belum tahu secara rinci peruntukannya. Bahkan, sumber dana yang digeser peruntukannya untuk iti pun belum dibahas.

"Saya kira, kalau masih kurang juga (dama untuk menanhgilangi Covid-19), jangan lantas asal potong gaji ASN," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra tersebut. (*).

bas