Soal Larang Mudik Cegah Covid19. Ini Kata Dewan Jabar - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda
Pos Indonesia

Hot News


Inspirasi


  • Dirgahayu Sat Linmas ke-58
    Dirgahayu Sat Linmas ke-58

    NEGARA Republik Indonesia lahir melalui perjuangan bangsa dan pahlawannya yang melepaskan diri dari penjajahan dan sejajar dengan bangsa di dunia.

    Soal Larang Mudik Cegah Covid19. Ini Kata Dewan Jabar
    Dady Rohanady

    Soal Larang Mudik Cegah Covid19. Ini Kata Dewan Jabar

    JuaraNews, Bandung- Larangan pulang kampung atau mudik terus digencarkan Pemerintah Pusat dan sejumlah kepala daerah menjelang bulan Ramadhan, pemerintah beralasan masyarakat dari kota rantau ditakutkan membawa virus corona ke kampung halaman.

     

    Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady menilai pemerintah tidak harus melarang masyarakat untuk pulang ke kampung halamannya, pasalnya, masyarakat memilih mudik pasti bukan tanpa alasan. Memang, pilihan yang diambil masing-masing pemudik akan berbeda. Pertanyaannya bukan patuh atau tidak patuh pada larangan.

     

    "Jadi pemerintah tidak bisa asal larang mudik," Ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Saat dihubungi via telepon, Senin (30/03/2020).

     

    Dia menilai, Pilihan bertahan atau mudik sangat tergantung pada daya dukung yang dimiliki masing-masing orang. Jika masyarakat merasa aman bertahan, tidak mudik, Daddy meyakini masyarakat akan bertahan. Jika tidak, mungkin dia merasa lebih /save/ tinggal di kampung halaman bersama keluarga besarnya sampai wabah Covid-19 mereda.

     

    Dikatakanya, Pemerintah Boleh-boleh saja melarang orang mudik. Langkah itu memang pasti akan mengurangi makin meluasnya penyebaran Covid-19. Namun, lanjut Daddy, Pemerintah jangan lupa, harus mempersiapkan segala hal untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat selama diberlakukannya karantina wilayah.

     

    "Jika hanya melarang mudik tetapi tidak siap menanggung konsekuensinya, kita harus bersiap-siap menghadapi gelombang protes. Silakan saja pemerintah pusat/daerah memberlakukan Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Ini bisa jadi darurat sipil. Tapi ingat, negara harus mengurus kehidupan rakyatnya. Kita semua tahu bahwa, siapa pun rela mati demi keluarganya yang kelaparan," pungkas Daddy.(*)

    bas

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Disdik Jabar Siapkan Skenario Masuk Sekolah Tahun Ajaran Baru
    Tatanan Normal Baru Terus Dimatangkan, Pemprov Jabar Lakukan Penyesuaian PSBB
    Dampingi Presiden Resmikan Mall, Emil Siapkan Tatanan Normal Baru di Jabar
    Cegah Arus Balik, Penyekatan Perbatasan di Jabar Ditingkatkan
    Tekan Potensi Penyebaran COVID-19 Setelah Idulfitri dengan Tes Massif
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Imani Center

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads