Bawa Pulang Voucher Belanja
- 28 Maret 2024 | 15:15:00 WIB
BANK bjb terus melakukan inovasi berupa program yang memberikan kemudahan dan keuntungan bagi nasabah.
BANK bjb terus melakukan inovasi berupa program yang memberikan kemudahan dan keuntungan bagi nasabah.
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..
MEMBACA adalah suatu kebutuhan yang harus dimiliki masyarakat Indonesia terutama generasi muda.
JuaraNews, Bandung- Larangan pulang kampung atau mudik terus digencarkan Pemerintah Pusat dan sejumlah kepala daerah menjelang bulan Ramadhan, pemerintah beralasan masyarakat dari kota rantau ditakutkan membawa virus corona ke kampung halaman.
Anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady menilai pemerintah tidak harus melarang masyarakat untuk pulang ke kampung halamannya, pasalnya, masyarakat memilih mudik pasti bukan tanpa alasan. Memang, pilihan yang diambil masing-masing pemudik akan berbeda. Pertanyaannya bukan patuh atau tidak patuh pada larangan.
"Jadi pemerintah tidak bisa asal larang mudik," Ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Saat dihubungi via telepon, Senin (30/03/2020).
Dia menilai, Pilihan bertahan atau mudik sangat tergantung pada daya dukung yang dimiliki masing-masing orang. Jika masyarakat merasa aman bertahan, tidak mudik, Daddy meyakini masyarakat akan bertahan. Jika tidak, mungkin dia merasa lebih /save/ tinggal di kampung halaman bersama keluarga besarnya sampai wabah Covid-19 mereda.
Dikatakanya, Pemerintah Boleh-boleh saja melarang orang mudik. Langkah itu memang pasti akan mengurangi makin meluasnya penyebaran Covid-19. Namun, lanjut Daddy, Pemerintah jangan lupa, harus mempersiapkan segala hal untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat selama diberlakukannya karantina wilayah.
"Jika hanya melarang mudik tetapi tidak siap menanggung konsekuensinya, kita harus bersiap-siap menghadapi gelombang protes. Silakan saja pemerintah pusat/daerah memberlakukan Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Ini bisa jadi darurat sipil. Tapi ingat, negara harus mengurus kehidupan rakyatnya. Kita semua tahu bahwa, siapa pun rela mati demi keluarganya yang kelaparan," pungkas Daddy.(*)
bas
0 KomentarKPK meminta pemprov Jabar untuk segera selesai sertifikasi aset Selengkapnya..
SEBANYAK 44 Anggota DPRD Jabar belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Selengkapnya..
Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi di 2024 Pemprov Selengkapnya..
PERLUASAN titik untuk program Wolbachia guna memutus penyebaran DBD di Jabar menunggu hasil yang didapatkan di Kelurahan Selengkapnya..
PERESMIAN fasilitas Rumah Sakit Universitas Padjadjaran yang dilaksanakan pada Senin (25/3/2024) menjadi tonggak bersejarah bagi dunia kesehatan Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi di 2024 Pemprov Jawa Barat.
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin naik bus jemputan pada hari pertama penerapan Friday Car Free di area Gedung Sate Bandung, Jumat (22/3/2024)