BPBD Turunkan Dua Tim Pusdalops ke Lokasi Banjir
- 22 November 2024 | 11:11:00 WIB
DUA tim Pusdalops PB dari BPBD Provinsi Jawa Barat langsung turun ke lokasi banjir di Kabupaten Bandung
DUA tim Pusdalops PB dari BPBD Provinsi Jawa Barat langsung turun ke lokasi banjir di Kabupaten Bandung
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Majalengka-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau prosesi transit 69 WNI anak buah kapal Diamond Princess di Bandara Internasional Jawa Barat, Minggu (1/3/20) malam.
Pesawat berangkat dari Jepang dan tiba di BIJB pukul 23.30 WIB. Sedianya, ABK yang akan transit berjumlah 68 orang tapi kemudian bertambah satu menjadi 69 ABK. Gubernur memantau bersama Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menteri Perhubungan Budi Karya.
Gubernur mengamati ketika satu per satu anak buah kapal (ABK) turun dari pesawat yang selanjutnya disemprot cairan disinfektan oleh delapan petugas berpakaian khusus dari Kementerian Kesehatan.
Meskipun Pemerintah Jepang telah menyatakan 69 WNI tersebut bebas Covid-19, namun penyemprotan disinfektan tetap dilakukan sebagai antisipasi dan prosedur berlaku di Indonesia.
Sebanyak 23 pendamping yang terdiri dari petugas medis dan kru kemudian mengawal 69 ABK masuk ke dalam lima bus yang telah disiapkan. Setelah semua prosedur kesehatan dilakukan, bus berangkat pukul 00.30 WIB atau Senin (2/3/20) dini hari tadi menuju Pelabuhan PLTU Indramayu yang berjarak dua jam perjalanan dari BIJB.
Dari pelabuhan romobongan diberangkatkan ke Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu menggunakan kapal TNI AL, KRI DR Soeharso. Di Pulau Sebaru para ABK akan diobservasi 28 hari.
Usai memantau kedatangan para ABK, Kang Emil - sapaan akrab Ridwan Kamil - menuturkan Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengoordinasikan transit 69 ABK ini dengan Polres dan TNI untuk memastikan kelancaran proses pemindahan tersebut.
"Pengamanan lokal oleh Polres dan Dandim yang dikoordinasikan oleh kami di level provinsi. Dipastikan tidak ada warga selama perjalanan tersebut," katanya.
Sejauh ini, lanjut Kang Emil, warga Majalengka dan Indramayu tidak keberatan wilayah dijadikan area transit WNI yang datang dari negara terpapar Covid -19. Dia berpesan agar warga tidak khawatir karena semua ABK negatif Covid -19.
"Masyarakat tidak perlu khawatir karena penumpang yang ada di bus ini semuanya negatif virus Covid - 19. Hanya memang setiap yang datang dari negara yang terpapar Covid- 19 walaupun sehat harus tetap menjalani proses ini," terangnya.
Ridwan Kamil menilai perjalanan dua jam pakai bus BIJB -PLTU Indramayu berjalan aman dan lancar karena cuaca sangat bagus.
Gubernur menegaskan, Pemda Provinsi Jawa Barat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah ikut bertanggung jawab mengawal prosesi transit 69 ABK tersebut.
"Sebagai pemerintah daerah kita memiliki tugas mengamankan keputusan pemerintah pusat oleh karena itu kita sediakan Bandara Kertajati dan Pelabuhan di Indramayu," tutup Kang Emil.(*)
bas
0 KomentarDUA tim Pusdalops PB dari BPBD Provinsi Jawa Barat langsung turun ke lokasi banjir di Kabupaten Selengkapnya..
DINAS Ketenagakerjaan Kota Bekasi melaksanaan kegiatan Job Fair II tahun 2024 di Mega Bekasi Hypermall Kamis Selengkapnya..
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi Selengkapnya..
FMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh masyarakat.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).