Padat, Persib Lakoni 9 Laga hingga Akhir Tahun
- 22 November 2024 | 03:00:00 WIB
PERSIB kembali akan melakoni jadwal padat pada akhir November dan sepanjang Desemeber 2024 ini.
PERSIB kembali akan melakoni jadwal padat pada akhir November dan sepanjang Desemeber 2024 ini.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, BANDUNG – Citarum Harum sudah mulai memperlihatkan hasil positif. Satu per satu persoalan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum berangsur membaik.
Deputi IV Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Safri Burhanuddin meninjau sejumlah titik DAS Citarum, Rabu (8/1/2020). Mulai dari hulu sungai Citarum sampai command center Citarum Harum.
“Kita mau lihat hasilnya. Setelah kita bekerja dua tahun ini, kita pertama melihat apakah sungainya sudah semakin bersih apa tidak. Kedua, bantaran sungainya makin bagus apa tidak. Apakah banjir yang ada itu makin parah atau tidak. Alhamdulillah semuanya positif,” kata Safri di Kota Bandung.
Meski begitu, Safri tidak memungkiri bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan. Salah satunya adalah penghijauan lahan kritis, terutama di DAS Citarum hulu.
Lahan kritis sendiri merupakan lahan di dalam maupun di luar kawasan hutan yang mengalami kerusakan sehingga hilang atau berkurang fungsinya.
Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Citarum Harum, terdapat 77.037 hektare lahan kritis di DAS Citarum hulu. Dari luas tersebut, 61.681 hektare lahan kritis milik masyarakat. Maka itu, kata Safri, perlu pendekatan berbeda guna menyelesaikan masalah tersebut.
“Yang masih perlu kita benahi adalah masalah proses penghijauan di atas. Dari 77 ribu hektare lahan kritis, 61 ribu hektare lahan kritis milik masyarakat. Itu tentu pendekatannya berbeda dengan milik negara,” ucapnya.
“Fokus utama di tahun ketiga (2020) selain ada Citarum kita benahi, kita akan penghijauan di atas. Jadi, bibit itu perlu proses waktu. Kita mengintegrasikan semua program di kementerian maupun di CSR untuk tahun ini penghijauan secara masif,” imbuhnya.
Safri pun menginstruksikan agar Citarum Harum membuka pintu selebar mungkin dan mengajak berbagai pihak untuk ikut terlibat.
“Instruksi sekarang lebih cenderung kita mengajak sebanyak mungkin stakeholder, bukan cuma pemerintah, tetapi juga non-pemerintah terlibat,” ucapnya.
Selain itu, Safri merespons positif penerapan sejumlah teknologi dalam pengawasan. Ambil contoh, Satgas Citarum Harum menyimpan CCTV dan sensor di beberapa titik untuk melihat tingkat pencemaran, baik dari limbah industri maupun domestik.
“Tidak mungkin atau setiap saat menggunakan mata ke lapangan. Kita membutuhkan alat. Alat yang dipasang kita itu akan membantu dan mempercepat kita melihat daerah mana yang mengalami pencemaran, sehingga kita bisa identifikasi pencemarannya ada di mana,” katanya. (*)
ude
0 KomentarPJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi Selengkapnya..
FMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh Selengkapnya..
PP FSP KEP SPSI bersama PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menggelar acara sosialisasi Putusan MK terkait uji materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Selengkapnya..
LITERASI Pemuda Indonesia (LPI) menggelar diskusi mengenai politik identitas menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh masyarakat.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).