JuaraNews, Bandung - DPRD Provinsi Jawa Barat mengelar Rapat Paripurna pandangan umum fraksi fraksi terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Jumat (25/10/2024).

Dalam agenda hari ini, sejumlah fraksi secara bergantian menyampaikan pandangannya terkait Raperda tentang APBD Provinsi Jawa Barat 2025 dan dua usulan raperda lainnya.

Salah satunya dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar, mengkritik Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Beberapa pokok pikiran pandangan umum fraksi disampaikan Fraksi Partai Demokrat, yaitu mendorong Pemprov Jawa Barat untuk melakukan upaya konkrit guna meningkatkan pendapatan daerah diantaranya pajak kendaraan bermotor. Kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saeful Bachri.

Apalagi kata Saeful, pendapatan asli daerah Jawa Barat berkurang hampir 5 triliun lebih ketika ada Undang-undang baru yang disahkan dan diberlakukannya tahun 2025.

"Dulu mendapatkan bagian dari pajak kendaraan bermotor 60 persen sekarang 35 persen, sehingga potensi yang setiap tahun dapat 5 triliun lebih, otomotis tidak ada. Sementara kebutuhan tetap malah cenderung naik, sementara pendapatan kita langsung anjlok," ungkapnya.

Selain itu adalah optimalisasi objek pajak di luar pajak kendaraan bermotor. Misalnya pajak air tanah, opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, ataupun lainnya. 

Pada prinsipnya, dalam agenda rapat paripurna ini fraksi Partai Demokrat ingin penyerapan anggaran daerah lebih efektif, sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian. 

"Jangan sampai SILPA yang terlalu tinggi akan mempengaruhi target pendapatan untuk APBD tahun selanjutnya," pungkas Saeful Bachri. (*)

Rdsp