JuaraNews, Bandung - Tim Hukum dan Advokasi Jabar ASIH resmi dikukuhkan untuk mengawal kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar, Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie (ASIH), serta menangani berbagai persoalan hukum yang mungkin timbul selama Pilkada serentak 2024.

Ketua Tim Hukum dan Advokasi Jabar ASIH, Sadar Muslihat menyampaikan, tugas utama tim hukum adalah memastikan kampanye ASIH sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan pendampingan bagi tim kampanye, kader, dan simpatisan.

“Kami akan mengawal kandidat, tim kampanye, kader, serta simpatisan Jabar ASIH dari potensi permasalahan hukum yang bisa muncul selama masa kampanye. Target utama kami adalah mengamankan kemenangan pasangan ASIH,” tegas Sadar Muslihat di Bandung, Senin (7/10/2024).

Sadar mengaku telah memiliki pengalaman yang memadai dalam menangani berbagai dinamika selama pelaksanaan Pilkada. Namun, Pilkada serentak kali ini menuntut kesiapan lebih matang, mengingat perbedaan konfigurasi koalisi di tingkat Pilgub dan Pilbup/Pilwalkot.

“Pengalaman kami di Pilkada sebelumnya menjadi bekal berharga. Bedanya, Pilkada kali ini serentak di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Artinya, kita harus lebih luwes dan lebih baik lagi dalam berkoordinasi, karena konfigurasinya tidak sama antara Pilgub dengan Pilbup atau Pilwalkot,” ujarnya.

Selain tugas pengawalan kampanye, tim hukum Jabar ASIH juga menyoroti beberapa potensi permasalahan hukum yang dapat mengganggu jalannya Pilkada, salah satunya terkait keakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Keakuratan DPT menjadi perhatian utama kami, terutama setelah dilakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit). Kami menemukan masih adanya ketidaksesuaian atau deviasi dalam pendataan ulang. Hal ini tentu akan berdampak besar pada kualitas pemilihan,” tambah Sadar.

Ia juga mengungkapkan kekhawatiran terkait praktik politik uang (money politic), yang sebelumnya terjadi di Pemilu Legislatif (Pileg) namun kurang mendapat perhatian serius dalam penegakan hukum.

“Ini yang kami khawatirkan, masyarakat sudah menganggap biasa politik uang karena tidak ada proses hukum yang menindaklanjutinya. Kami berharap praktik ini tidak terjadi di Pilkada serentak Jawa Barat,” harapnya. (*)

Rdsp