Dampak Koin Jagat, Sejumlah Taman di Bandung Rusak
- 13 Januari 2025 | 16:03:00 WIB
APLIKASI jagat menuai permasalahan dimana ada sejumlah laporan kerusakan yang signifikan pada sejumlah taman kota di Bandung.
APLIKASI jagat menuai permasalahan dimana ada sejumlah laporan kerusakan yang signifikan pada sejumlah taman kota di Bandung.
PEMPROV Jabar mendapatkan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024
BENCANA gempa yang diakibatkan oleh terjadinya pergeseran lempengan (Megatrusht) harus menjadi perhatian dan disikapi dengan kesiapsiagaan.
JuaraNews Bandung - Nota kesepakatan bersama antara gubernur dan DPRD atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) Tahun Anggaran atau TA 2025 ditandatangani gubernur dan DPRD Jawa Barat.
Penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin dan pimpinan DPRD Jawa Barat atas Rancangan KUA PPAS TA 2025 tersebut dilakukan dalam rapat paripurna, Kota Bandung, Senin (29/7/2024).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat Brigadir Jenderal TNI (Purn) Taufik Hidayat, turut mendampingi Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat dan Ineu Purwadewi Sundari. Hadir pula Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Jabar.
Taufik Hidayat mengatakan, seharusnya semula rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan bersama antara gubernur dan DPRD atas Rancangan KUA PPAS TA 2025 dijadwalkan pada 26 Juli 2024 sebagaimana hasil rapat Badan Musyawarah.
“Namun demikian, dikarenakan Badan Anggaran masih memerlukan waktu pembahasan secara mendalam. Maka rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan bersama antara gubernur dan DPRD atas Rancangan KUA PPAS TA 2025 dilakukan hari ini,” kata Taufik Hidayat.
Sebagaimana dimaklumi lanjut Taufik Hidayat, Rancangan KUA PPAS Provinsi Jabar TA 2025 merupakan bagian dari dokumen kebijakan anggaran yang harus dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
DPRD Jawa Barat melalui Banggar telah melakukan pembahasan Rancangan KUA PPAS Provinsi Jabar 2025. Dalam hal ini Pj Gubernur telah menyampaikan Rancangan KUA PPAS APBD Provinsi Jabar 2025 pada 12 Juli 2024 di dalam rapat Banggar. Dilanjutkan dengan pembahasan di komisi-komisi. Selanjutnya untuk memenuhi amanat peraturan tata tertib DPRD Pasal 180, pada hari ini dilaksanakan acara penandanganan nota kesepakatan bersama antara gubernur dan DPRD atas Rancangan KUA PPAS 2025,
“Demikian kami telah menandatangani nota kesepakatan tentang Rancangan KUA PPAS Provinsi Jabar 2025. Kami berharap Pj Gubernur Jabar dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” harapnya.
Sementara itu Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin mengatakan, kegiatan hari ini adalah penandatanganan Rancangan KUA PPAS TA 2025. Didalamnya ada program yang diprioritaskan, satu diantaranya BIJB Kertajati, persoalan sampah. Kemudian di sektor pendidikan pun menjadi prioritas, di kesehatan penanganan stunting menjadi program prioritas.
“Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan, dan jajarannya yang telah memberikan perhatian serta kerja kerasnya. Sehingga Rancangan KUA-PPAS TA 2025 dapat dicapai dan dilaksanakan,” kata Bey Triadi Machmudin. (*)
bas
0 KomentarRATUSAN guru non-ASN atau honorer, menggelar aksi demo di Gedung DPRD Jabar, Senin Selengkapnya..
KETUA DPRD Jabar, Buky Wibawa berharap pelantikan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar terpilih periode 2025-2030 tidak diundur di bulan Selengkapnya..
KETUA DPRD Jabar Buky Wibawa secara resmi sahkan penetapan KPU tentang penetapan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wagub Jabar Selengkapnya..
KESATUAN Aksi Mahasiswa Masyarakat Menggugat (KAMM) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Kabupaten Bekasi, Jum'at Selengkapnya..
GUBERNUR Jabar terpilih, Dedi Mulyadi memastikan tidak ada membentuk Tim Transisi atau Tim Akselerasi pada pemerintahannya Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
RATUSAN guru non-ASN atau honorer, menggelar aksi demo di Gedung DPRD Jabar, Senin (13/1/2025).
AMBK kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kota Bekasi, Kamis (9/1/2025).