free hit counter code DPRD Jabar Harap Server PPDB Eror Tak Terulang - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    DPRD Jabar Harap Server PPDB Eror Tak Terulang

    DPRD Jabar Harap Server PPDB Eror Tak Terulang

    JuaraNews Bandung - Wakil ketua komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya menyoroti kejadian server PPDB down yang menyebabkan terjadinya sistem eror di hari pertama pendaftaran. 

     

    Ia pun berharap kejadian supaya tidak kembali terjadi saat pelaksanaan PPDB Jabar 2024 tahap 2 nanti.

     

    Menurutnya, berdasarkan keterangan dari Disdik Jabar server down dikarenakan ada kueri-kueri (sampah) yang masih menggantung karena habis dibuka belum, hal tersebut menyita memori dan menyebabkan overload yang berakibat terjadinya sistem down.

     

    Abdul Hadi mengatakan, sistem eror seharusnya tidak terjadi,karena PPDB merupakan salah satu hajat besar mencakup ratusan ribu subjek yang harus ditempatkan di sekolah-sekolah negeri di Jabar yang mencapai 858 sekolah.

     

    “Karena bagaimanapun perubahan atau downnya pada sebuah sistem yang masif seperti PPDB ini adalah kata fatal gak boleh terjadi,” kata Abdul Hadi Wijaya, Sabtu (8/6/2024).

     

    Meski begitu, Abdul Hadi mengapresiasi langkah panitia PPDB yang langsung memperbaiki agar sistem tidak kembali down di sisa pendaftaran penerimaan siswa baru ini.

     

    “Mereka (Panitia PPDB) sudah selesai diduplikasi dibagi 5 ada beberapa teknis yang disampaikan oleh pak Firo (Firman Oktora) sudah ditangani dengan benar karena sekarang tidak terjadi down lagi,” tandasnya. (*)

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
    UPI Siap Jadi Agen Penggerak Pengelolaan Sampah
    Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat
    Buruh Sosialisasikan Putusan MK soal UU Cipataker
    LPI Gelar Diskusi soal Politik Identitas

    Editorial



      sponsored links