JuaraNews, Bandung - Membangun SDM yang unggul dalam menyongsong bonus demografi 2045 menjadi kewajiban yang harus disiapkan oleh pemerintah sejak saat ini.

Akses Pendidikan yang mudah bagi masyarakat, dengan fasilitas penunjang pendidikan dan sarana prasarana yang lengkap, menjadi tanggung jawab besar yang harus di siapkan pemerintah. Terlebih memberikan pendidikan yang layak menjadi amanat Undang undang yang wajib dilakukan oleh negara. 

Bahkan negara pun mewajibkan anak anaknya, untuk mengenyam bangku pendidikan minimal 12 tahun, yang artinya negara telah siap memberikan fasilitas penuh untuk anak anaknya bersekolah hingga minimal lulus SMA. 

Namun nyatanya, fasilitas sekolah yang menjadi pondasi dasar proses belajar mengajar masih belum merata di berbagai daerah. Di Jawa Barat saja menurut data dinas pendidikan Jawa Barat, sebanyak 128 kecamatan belum memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri. 

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu beberkan sejumlah cara yang bisa dilakukan untuk memenuhi kewajiban negara, agar anak anak masa depan bangsa bisa mendapatkan pendidikan yang layak. 

Menurut Kang Haru, memberikan prioritas dalam program wajib belajar gratis bagi masyarakat menjadi langkah awal yang perlu dilakukan. 

"Jangan gaya-gayaan pakai sekolah gratis, (anggarannya) gak mampu. Yang mampu tidak perlu digratiskan, suruh bayar saja. Pemerintah cukup mensubsidi yang tidak mampu. Silakan mau negeri atau swasta," katanya. Rabu (22/5/2024). 

"Jadi orangtua tidak pusing, semua pasti alumni fakultas pendidikan, mau negeri atau swasta," imbuhnya. 

Tidak hanya itu lebih lanjut dikatakan Bakal Calon Gubernur Jawa Barat dari PKS itu, pemerataan fasilitas sekolah dan upaya menghilangkan paradigma sekolah favorit menjadi langkah yang harus dilakukan. 

"Yang bagus itu siswanya, bahkan kalau gurunya beda-beda jadi aneh. Karena guru harus standar, baik negeri atau swasta harus sama,"jelasnya. 

"Sekolah di mana saja yang dekat dengan rumahnya kualitasnya sama, infrastruktur sama dan itu bagian dari upaya pemerataan pembangunan,"paparnya.

Ia pun meyakini generasi muda Jawa Barat yang unggul bisa terwujud, dan Jabar akan mampu mengoptimalkan bonus demografi dengan SDM yang unggul. 

"Saya bermimpi anak-anak bisa sekolah di mana saja. Sekolah negeri atau swasta, di mana saja tanpa harus kesulitan karena biaya,"tandasnya. (*) 

Rdsp