DPRD Minta Pemprov Kaji Ulang Kondisi Lingkungan
- 8 Desember 2024 | 20:20:00 WIB
DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan ulang terkait dengan kondisi lingkungan yang ada di wilayah Jawa Barat.
DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan ulang terkait dengan kondisi lingkungan yang ada di wilayah Jawa Barat.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews Bandung - DPRD Jabar mengatakan perlu adanya peningkatan anggaran Pelestarian Seni Budaya.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Achmad Ru’yat mengatakan peningkatan anggaran salah satunya untuk terus melestarikan dan meningkatkan kebudayaan Jabar agar tidak punah tergerus oleh zaman.
“Kegiatan seperti Riksa Budaya ini harus terus dilestarikan dan didorong dari segi anggaran baik oleh pemerintah daerah kota kabupaten, provinsi, dan pusat,” kata Achmad Ru’yat dalam kegiatan Riksa Budaya Jabar 2023 di Desa Cimande, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, belum lama ini.
Achmad Ru’yat menjelaskan, pemerintah bisa mendukung para seniman dan budayawan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
“Pemda kan bisa kerja sama dengan pemaku kepentingan atau stakeholder dari dana CSR, APBD, sehingga mereka terus diasah tidak hanya terampil di tingkat daerah saja,” jelasnya.
Achmad Ru’yat juga mengaku telah beberapa kali mengunjungi setiap sanggar atau padepokan. Walhasil, para seniman dan budayawan banyaknya berjuang dengan mandiri karena anggarannya terbatas.
“Untuk itu menjadi tugas pemerintah daerah maupun provinsi agar melakukan pembinaan dan penganggaran. Terutama anggaran dalam kompetisi-kompetisi sehingga mereka bisa tampil, mereka punya kebanggaan, dan prestasi bisa diukur,” bebernya.
Dari sisi regulasi dalam memajukan kebudayaan di Jawa Barat juga dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Regulasinya kan berangkat dari UUD No. 5 Tahun 2017 tentang kemajuan budaya. Kabupaten sendiri sudah ada peraturan daerah dan tentunya itu payung hukum untuk membuat program dan ada anggaran,” pungkasnya. (*)
bas
0 KomentarKPU Jabar melaksanakan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi untuk Pilkada Serentak Selengkapnya..
PENYEBARLUASAN peraturan daerah Provinsi Jawa Barat salah satu bagian penting untuk diketahui Selengkapnya..
Kemendikdasmen melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG), kembali membuka penerimaan calon peserta PPG bagi Guru Tertentu. Selengkapnya..
MASYARAKAT Jabar semestinya menyadari sepenuhnya bahwa ada Perda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Selengkapnya..
KPU Kota Bekasi resmi mengumumkan hasil rekapitulasi pilkada 2024 Paslon Ridho no urut 3 dinyatakan Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PENYEBARLUASAN peraturan daerah Provinsi Jawa Barat salah satu bagian penting untuk diketahui masyarakat.
PENYEBARLUASAN peraturan daerah Provinsi Jawa Barat salah satu bagian penting untuk diketahui masyarakat.