TKD Prabowo-Gibran Komitmen Jaga ASN TNI/Polri
- 5 Desember 2023 | 05:24:00 WIB
TIM Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat Prabowo-Gibran menegaskan komitmen pada netralitas ASN, TNI/Polri
TIM Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat Prabowo-Gibran menegaskan komitmen pada netralitas ASN, TNI/Polri
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil minta PNS di Jabar turut membantu penanganan gagal tumbuh anak atau stunting.
UNGKAPAN "bajingan tolol" adalah wujud nalar yang onar. Nalar yang onar adalah bukti pemberangusan terhadap kesantunan.
JuaraNews Bandung - Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman mengingatkan pentingnya antisipasi potensi kerawanan jelang Pemilihan Umum (Pemilu 2024) di Provinsi Jabar.
Apalagi, katanya, Jabar menempati urutan keempat provinsi dengan kerawanan tertinggi tingkat nasional.
“Komisi I DPRD Jawa Barat konsentrasi betul dengan antisipasi kerawanan Pemilu 2024 di Jabar. Kita belajar dari Pemilu 2019, Jabar selalu terkena dampak secara langsung dari isu atau aksi, termasuk dampak dari isu tertentu dalam setiap perhelatan politik di Indonesia,” tegas Bedi Budiman, Kamis (19/10/2023).
Antisipasi potensi kerawanan Pemilu 2024 salah satunya, mengantisipasi potensi maraknya berita bohong atau hoax jelang Pemilu 2024. Baik itu hoaks yang diproduksi oleh pihak terkait langsung dan tidak langsung maupun pihak yang hanya menunggangi dengan tujuan memecah belah masyarakat Indonesia.
Kemudian pemetaan pengamanan dalam setiap tahapan Pemilu 2024 yang dinilai paling rawan. Seperti tahapan pencalonan, kampanye dan sebagainya. Komisi I DPRD Jawa Barat berharap dengan pemetaan pengamanan tersebut Pemilu 2024 bisa berjalan kondusif.
“Kami (Komisi I DPRD Jawa Barat) bersama TNI, Polri dan pihak terkait sudah membahas hal ini, dan kita sudah melihat kesiapannya. Jabar memang harus sudah siap mengantisipasi karena Jabar menjadi provinsi paling kompleks,” katanya.
Selanjutnya antisipasi kerawanan politik uang yang diprediksi kembali meningkat di Pemilu 2024. Hal itu berkaca pada Pemilu sebelumnya yang menunjukkan politik uang menjadi pelanggaran tertinggi di Jabar.
“Iya money politic juga menjadi fokus kita (Komisi I DPRD Jawa Barat). Politik uang sangat berbahaya bagi kualitas Pemilu dan demokrasi,” tegasnya.
Maka dari itu, Komisi I DPRD Jawa Barat menekankan pengawasan juga pemetaan kerawanan politik uang dalam Pemilu 2024. (*)
bas
0 KomentarBEY Machmudin meminta 27 kabupaten dan kota di Jabar untuk meningkatkan kesiagaan terhadap potensi terjadinya bencana Selengkapnya..
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin menyerahkan sertifikat hak atas tanah program PTSL secara Selengkapnya..
BEY Machmudin melantik Bupati Karawang, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota Banjar, Senin Selengkapnya..
PENJABAT Gubernur Jabar Bey Machmudin meluncurkan Layanan Angkutan Antarmoda ke BIJB Kertajati di Area Kedatangan BIJB Selengkapnya..
PENJABAT Gubernur Jabar Bey Machmudin telah menandatangani keputusan penetapan upah minimum kabupaten dan kota (UMK) tahun 2024. Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin menyerahkan sertifikat hak atas tanah program PTSL secara simbolis.
PARTAI Demokrat Jabar meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Jabar untuk kategori partai politik.