JuaraNews Bandung - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki wewenang atas penentuan Calon Presiden (Capres) dan Cawapres di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa ada politisi yang menunggu arahannya saat ditanya soal Capres dan Cawapres dengan sebutan 'Pak Lurah'.

"Kita sudah memasuki tahun politik, suasana sudah hangat-hangat kuku. Sudah tren dalam politisi parpol saat ditanya capres dan cawapres jawabannya belum ada arahan dari pak Lurah," kata Presiden Jokowi saat pidato kenegaraan HUT RI ke-78 yang disaksikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar, Kota Bandung, Rabu (16/8/2023).

Dia menjelaskan, yang berhak menentukan Capres dan Cawapres adalah partai politik (parpol) dan koalisi parpol.

"Ternyata pak lurah itu saya. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi saya tegaskan saya bukan ketua umum parpol, bukan ketua koalisi parpol, bukan Pak Lurah, saya Presiden," jelas Presiden Jokowi.

"Yang menentukan capres dan cawapres itu parpol dan koalisi parpol. Itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah," tambahnya.

Di sisi lain, Presiden Jokowi mengaku bahwa foto dirinya sering dijadikan alat untuk kampanye yang disandingkan dengan para capres.

"Walau kampanye belum mulai, foto saya sudah dipajang dimana-mana. Tapi bukan foto saya sendirian tapi disebelahnya ada foto para Capres," sebutnya.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga menyoroti terkait mulai runtuhnya moralitas anak bangsa di tengah perkembangan teknologi digital.

Di media sosial (medsos), kata Presiden Jokowi, apapun bisa disampaikan kepada presiden mulai dari masalah rakyat di pinggiran, fitnah hingga ejekan.

"Sering dikatakan saya ini bodoh, tidak tahu apa-apa, Firaun, tolol. Tidak apa-apa sebagai pribadi saya maafkan," tandasnya. (*)

bas