Padat, Persib Lakoni 9 Laga hingga Akhir Tahun
- 22 November 2024 | 03:00:00 WIB
PERSIB kembali akan melakoni jadwal padat pada akhir November dan sepanjang Desemeber 2024 ini.
PERSIB kembali akan melakoni jadwal padat pada akhir November dan sepanjang Desemeber 2024 ini.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews Bandung - Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Bedi Budiman mengatakan Garut semestinya dikelola 3 kepala Daerah. Hal itu tidak terlepas dari luas wilayahnya.
Untuk diketahui, Garut merupakan salah satu Kabupaten terluas di Jawa Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut memiliki luas wilayah administratif sebesar 307,407 ha (3.074,07 km²).
Disebelah utara Garut berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang, Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya.
Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan Garut dibagian sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.
Melihat dari luas wilayah tersebut, Bedi menyebutkan bahwa Kabupaten Garut tak cukup dipimpin oleh satu kepala Daerah.
"Memelihara Garut yang wilayahnya membentang luas, penduduknya tersebar memang akan lebih baik mereka dikelola 3 Pemerintah daerah," kata Bedi, Selasa (11/7/2023).
Garut sendiri salah satu Daerah yang akan dimekarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat diera Kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil. Dengan nama Kabupaten Garut Selatan.
Pemprov dan DPRD Jabar telah menyetujui sembilan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Sembilan CDPOB itu di antaranya.
Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, dan Kabupaten Indramayu Barat. Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Subang Utara.
"Kalau yang saya lihat, justru mereka (Kabupaten Induk) mendukung adanya pemekaran wilayah karena memang berat dengan kondisi Daerahnya sekarang. terutama karena luas wilayah,"tandas Bedi. (*)
bas
0 KomentarPJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi Selengkapnya..
FMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh Selengkapnya..
PP FSP KEP SPSI bersama PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menggelar acara sosialisasi Putusan MK terkait uji materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Selengkapnya..
LITERASI Pemuda Indonesia (LPI) menggelar diskusi mengenai politik identitas menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh masyarakat.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).