Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
- 21 November 2024 | 17:07:00 WIB
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi bodong.
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi bodong.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews Bandung - Peneliti Senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Rizka Halida mengatakan politik identitas di Jawa Barat menjelang pemilu 2024 cenderung menurun.
Akan tetapi, katanya tidak tidak menutup kemungkinan seiring mendekati Pemilu, isu politik identitas di Jawa Barat dapat kembali mencuat.
Hal itu ia katakan, usai pemaparan hasil survei terkait sikap publikasi atas kekerasan ekstrim dan intoleransi dalam kehidupan bernegara di Indonesia, di Kota Bandung, Kamis (8/6/2023).
"Jawa Barat kita lihat data di 2019 politik identitas cenderung naik. Di 2022 angkanya turun. Kita tahu politik belum panas, tapi sangat mungkin bila semakin mendekati 2024 intoleransi bisa meningkat," kata Rizka Halida.
Rizka Halida mengatakan diperlukan langkah strategis dari pemerintah daerah dan masyarakat, untuk melakukan pencegahan agar politik identitas kembali mencuat.
"Tapi dengan catatan tidak ada upaya dari pemerintah, maupun masyarakat sendiri untuk membatasi isu politik identitas digunakan memobilisasi orang menjelang Pemilu," paparnya.
Sementara itu Pengamat.Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Firman Manan mengatakan menjelang pemilu 2024 politik identitas di Jawa Barat bisa ditangani.
Menurutnya, Politik identitas di Jawa Barat tidak berlaku. Sebab Jabar pernah melewatinya saat pilkada yang berlangsung di 2018.
"Kita punya pengalaman, beberapa tahun politik ada mobilisasi tentang isu yang mendorong intoleran meningkat. Pilgub 2018, isu sentimen keagamaan muncul.
Ini harus diantisipasi di tahun politik, karena dinamika politik yang meningkat kemungkinan akan ada isu seperti ini," tandasnya. (*)
bas
0 KomentarPJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi Selengkapnya..
FMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh Selengkapnya..
PP FSP KEP SPSI bersama PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menggelar acara sosialisasi Putusan MK terkait uji materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Selengkapnya..
LITERASI Pemuda Indonesia (LPI) menggelar diskusi mengenai politik identitas menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh masyarakat.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).