Oleh: FORSIKERAH *)

SAAT ini masih banyak permasalahan di pasar tradisional yang berkaitan dengan penataan dan penempatan pedagang khususnya di pasar tradisional Kabupaten Bandung. Banyak masalah ditemukan di pasar tradisional seperti persoalan ketertiban, keindahan, lingkungan, dan penataan pedagang kaki lima.

Selain itu, terdapat masalah lain seperti status kepemilikan hak pakai terdapat permasalahan administrasi antara pedagang, kelengkapan administrasi para pedagang yang masih kurang dan masih banyak ruang dagang yang tidak terpakai. Penataan dan penempatan para pedagang di pasar tradisional Kabupaten Bandung belum mampu meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin pelayanan pembeli, karena kurang disiplinnya petugas dan pedagang pasar dalam melaksanakan pekerjaan seperti: pemeliharaan aset, kebersihan, ketertiban tempat parkir dan keamanan yang belum optimal.

Kemudian penataan dan penempatan pedagang yang tidak merata mengakibatkan banyaknya kios-kios yang kosong dan menurunnya pendapatan para pedagang dikarenakan tidak meratanya pengunjung pasar. Kurangnya kesinambungan dalam penataan dan pengelolaan pasar. Mulai dari komoditi yang tidak jelas, banyaknya pedagang yang melanggar peraturan tetapi tidak ada tindakan tegas, kurangnya koordinasi petugas pasar dengan unit lain salah satunya koordinasi dengan Satpol PP untuk membenahi PKL di area pasar, kurangnya kesadaran dari para pedagang dalam memahami kewajiban dan larangan sehingga menimbulkan kesemrawutan, contohnya banyak pedagang yang menyimpan barang dagangannya melebihi kapasitas meja atau kios yang telah disediakan.

Serta sangat kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah sehingga menyebabkan masih terjadinya permasalahan tersebut.Adapun permasalahan yang terjadi dilingkup pasar tradisional mencakup : Kebersihan Penempatan tidak sesuai Keamanan (kurangnya pengawasan)Kurangnya dukungan fasilitas dari pemerintah menjadikan penempatan dan penataan menjadi kurang teratur.

Pada poin-poin yang sudah disebutkan pada Peraturan Bupati Bandung No.52 tahun 2012 bahwa yang perlu dievaluasi yaitu perlu mengoptimalkan peraturan mengenai sanksi-sanksi dan larangan-larangan yang jelas serta adanya sosialisasi terlebih dahulu dibeberapa pasar karena tidak semua masyarakat ataupun para pedagang mengetahui adanya kebijakan ini.

Selanjutnya perlu meningkatkan pengawasan terhadap pasar agar lebih tertata dan bersih sehingga enak untuk dikunjungi para pembeli serta meningkatkan perekonomian dan terhindarnya dari pencemaran sampah.

Anggota FORSIKERAH:Azhar Nur Azizah (63201120001)Nada Aurelya (63201120003)Siska Amelia (63201120007)Yani Suryani (63201120013)Diva Amalia (63201120017)Ervina Hadyanti (63201120028)Siti Lainufar Mariah (63201120008)Rahmah Nurul (63201120032)Syifa Bastian (63201120009)Alviansyah (63201120035)Firmanto Gea (63201120038)Yoka Pratiyan (63201120037)Ilham Nugraha (63201120018)Nizar Nazary (63201120036) Forum Evaluasi Kebijakan Daerah (FORSIKERAH)Ilmu Administrasi NegaraFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Nurtanio Bandung

ude