free hit counter code Pansus III Gelar Raker Dengan Stakeholder Terkait - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Pansus III Gelar Raker Dengan Stakeholder Terkait

    Pansus III Gelar Raker Dengan Stakeholder Terkait

    JuaraNews Bandung - Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Jabar menggelar rapat kerja Ketua DPD Artindo Jabar, DPD Masyarakat Transportasi Indonesia Jabar, DJK - KESDM dan PT PLN (Persero) belum lama ini.

     

    Pansus III DPRD Jabar saat ini membahas Penyelenggaraan Perhubungan dan Ketenagalistrikan DPRD Jawa Barat yang diketuai Cucu Sugyati.

     

    Cucu Sugyati merupakan anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kabupaten Bandung.

     

    Cucu menjelaskan, Pansus yang ia diketuai ini sangat strategis dibentuk, antara lain, untuk menyelaraskan dengan berbagai isu mutakhir, termasuk di dalamnya Undang-undang Cipta Kerja.

     

    "Dengan berkembangnya Perhubungan di Jabar, harus disiapkan regulasi-regulasi baru. Begitupun adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Strategis Asing (PSA) di wilayah Jabar, mesti diantisipasi dengan peraturan baru yang adaptif,” ujar Cucu.

     

    Usai menggelar rapat kerja, dilanjutkan dengan rapat dengar bersama Penyelenggaraan Perhubungan dan Ketenagalistrikan terkait Pembahasan Raperda Perubahan Kedua atas Peraturan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan. (*)

    bas

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
    UPI Siap Jadi Agen Penggerak Pengelolaan Sampah
    Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat
    Buruh Sosialisasikan Putusan MK soal UU Cipataker
    LPI Gelar Diskusi soal Politik Identitas

    Editorial



      sponsored links