JuaraNews Bandung -  Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman mendorong agar desa terlibat aktif dalam program kegiatan ketahanan pangan. 

Terlebih saat ini masyarakat dunia dikhawatirkan dengan ancaman krisis pangan yang salah satunya disebabkan oleh perang Rusia dan Ukraina yang tak kunjung usai.

Krisis pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan lingkungan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang. 

"Saat ini ancaman resesi dan krisis pangan mulai menghantui sejumlah negara di dunia, karena itu pelibatan masyarakat desa dalam program ketahanan pangan sangat dibutuhkan," kata Bedi, Rabu (15/3/2023).

Selain itu, politisi PDI Perjuangan ini menuturkan, peran pemerintah atau stakeholders sebagai fasilitator dalam mewujudkan ketahanan pangan desa juga tak kalah penting. 

Seperti misalnya untuk lahan kata Bedi, Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan atau Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH).

Kemudian untuk tata kelola pendistribusian barang atau hasil produksi, imbuhnya, Pemdes dapat bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar pengelolaan pasar terkendali. 

"Lalu untuk teknologi informasi dapat bersinergi dengan Diskominfo. Dapat juga bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Jadi semakin banyak stakeholder yang bersinergi dengan Pemdes semakin cepat terwujud ketahanan pangan di desa," ungkapnya.

Bedi menyebut Jabar yang merupakan daerah penyangga ibukota bisa dikatakan sebuah desa besar karena memiliki 5311 desa. 

Karenanya, imbuh dia, desa memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan.

"Pentingnya pembangunan Indonesia ke depan harus dimulai dari desa. Karena membangun Indonesia substansinya adalah membangun pedesaan,"pungkas Bedi Budiman. (*)

bas