Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
- 21 November 2024 | 17:07:00 WIB
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi bodong.
PJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi bodong.
JABAR meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Wiratama 2024 sebagai pemda provinsi terbaik dalam partisipasi pengelolaan sistem transportasi publik.
RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.
JuaraNews, Bandung - Jalan rusak di Desa Mekarjaya dan Desa Tanjungjaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB), jadi perhatian anggota DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) KBB, Edi Rusyandi.
Edi yang merupakan warga Kecamatan Cipongkor, KBB, mengaku miris melihat kerusakan jalan yang dikeluhkan oleh warga dua desa itu. Pasalnya kerusakan jalan di sana sudah sangat parah, sehingga dirinya bisa memaklumi jika warga akhirnya kecewa dan kesal kepada Pemda KBB.
"Sikap masyarakat bisa dipahami, sebagai puncak kekecewaan setelah lebih dari 12 tahun jalan tersebut belum pernah diperbaiki, sehingga seringkali menyebabkan terjadi kecelakaan," kata Edi.
Dia kemudian melihat kondisi jalan kabupaten tersebut, baik yang ada di Mekarjaya maupun Tanjungjaya. Kondisinya memang sangat memprihatinkan karena rusaknya cukup parah dimana sebagian besar jalan sudah berlubang dan bergelombang.
Padahal jalan ini cukup strategis, bukan hanya digunakan warga dua desa tersebut tapi juga tersambung dengan Jembatan Apung Bucin. Serta jalur alternatif pengendara motor dari dan ke arah Cipongkor, Cililin, Gununghalu, Sindangkerta dan Rongga, karena bisa memperpendek jarak tempuh daripada harus melalui jalur biasa.
"Saya juga kaget, karena memang jalannya sudah rusak parah. Wajar kalau warga kesal dan menanam pohon pisang di tengah jalan, karena ini jalan alternatif utama bagi warga di lima kecamatan," ucapnya.
Pihaknya juga sudah bertemu dengan Kepala Desa Mekarjaya dan Tanjungjaya, beserta jajaran aparatur Pemdes, unsur BPD, tokoh masyarakat dan pemuda setempat. Hal tersebut dalam rangka merespons protes warga masyarakat setempat terkait kondisi jalan yang rusak berat di dua desa tersebut dan menampung aspirasi secara utuh di lapangan.
Terkait pemasangan baliho yang menyatakan bahwa masyarakat tidak akan ikut serta dalam pilkada kedepan, itu merupakan inisiatif warga. Serta sebagai upaya meredam keinginan warga untuk menggelar aksi massa yang justru dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
"Saya bersama Pemda KBB akan coba mencari solusi agar jalan ini bisa diperbaiki tahun 2023. Jika potensi anggaran di Pemda KBB tidak memungkinkan, saya akan berikhtiar untuk mencari potensi anggaran dari Pemprov Jabar," kata dia. (*)
bas
0 KomentarPJ Gubernur Jabar Bey Machmudin mengimbau masyarakat agar selalu hati-hati dan mewaspadai investasi Selengkapnya..
FMIPA UPI menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat atau P2M yang diselenggarakan dengan pendanaan hibah FPMIPA Selengkapnya..
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh Selengkapnya..
PP FSP KEP SPSI bersama PC FSP KEP SPSI Kabupaten-Kota Bekasi menggelar acara sosialisasi Putusan MK terkait uji materiil UU No. 6 Tahun 2023 tentang Selengkapnya..
LITERASI Pemuda Indonesia (LPI) menggelar diskusi mengenai politik identitas menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
BKM di Kota Bandung berharap wadah tersebut diaktifkan kembali dengan mengelola pengeloaan Rutilahu dilakulan langsung oleh masyarakat.
ALIANSI Buruh Bekasi Melawan (BBM) Kota Bekasi menurut upah minimum Kota Bekasi dilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).