JuaraNews, Bandung - Keterlambatan penyelesaian Jalan Tol Cisumdawu yang dibangun sejak akhir 2011, dinilai sudah terlalu lama. Dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah untuk bisa menyelesaikan proyek sepanjang 60,1 KM di akhir tahun ini.

"Dua tahun lalu, Komisi V DPR RI diundang Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) ke Tol Cisumdawu. Di ruangan itu ada komitmen dari BUJT bahwa pembangunan akan selesai di akhir 2021," ujar anggota Komisi V DPR RI, H. Mulyadi, MPA, saat rapat dengar pendapat dengan Dirjen Binamarga, Badan Pengatur Jalan Tol dan BUJT Kementerian PUPR, Rabu (14/9).

Mulyadi yang juga Dewan Pembina Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jabar ini menilai, warga sudah lelah dengan janji penyelesaian proyek ini.

"Saya kira delay Cisumdawu ini sudah terlalu lama. Sementara investasi tol itu kan dibiayai oleh pinjaman. Kami tak bisa membayangkan cost of fund yang membengkak, kemudian masa konsensi yang berkurang barangkali, tetapi kemudian kebermanfaatannya pun tidak maksimal," katanya.

Di luar kunjingan spesifik, lanjutnya, ia melakukan kunjungan lanjutan pribadi dan mengikuti serius perkembangan Cisumdawu.

"Kenapa, karena saya sering diundang stakeholder Jabar. Terakhir jadi narasumber diskusi soal Tol Cisumdawu dan Bandara Kertajati oleh Kadin Jabar dan JMSI Jabar. Mereka berharap tol cisumdawu bisa terealisasikan tahun ini," tandas anggota Badan Anggaran DPR RI ini.

Mulyadi pun mengamati perubahan pelaksana Cisumdawu yang dilakukan. "Sekarang BUMN Karya Berantas masuk jadi pelaksana. Saya menghormati improvisasi-improvisasi yang dilakukan BUMN Karya. Tapi kalau mengganti malah jadi be tambah delay, dan tak ada konsekuensi on time dalam penyelesaian, direview ulang aja agar sinergitas dengan swastanya juga bisa berjalan.

Jangan kemudian swastanya gencar melakukan pembangunan, BUMN malah jadi penghambat. Balikin aja ke Adikarya kalo Berantas tak mampu jadi bagian yg menyelesaikan proyek itu," tegas legislator Partai Gerindra ini.***

ude