JuaraNews, Bandung – Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) hanya menjadi tempat prewedding. Sejak diresmikan pada 2018, tak lama setelah itu operasionalnya mengalami matisuri. Meskipun sempat beroperasi pada 2019, namun kemudian matisuri setelah ada pandemic Covid-19.

Sampai saat ini BIJB belum siuman dari matisurinya dan banyak dijadikan masyarakat untuk prewedding atau foto sebelum pernikahan.

Hal ini mengemuka dalam diskusi bertajuk Kupas Tuntas BIJB Kertajati, yang diselenggarakan pada Jumat (9/9/2022) di Gedung Kadin Jabar, Jalan Sukabumi Kota Bandung.  Diskusi serial BIJB ini dilakukan secara Hybrid ini digagas digagas Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dan Kadin Jabar. Keynote speaker dari diskusi ini ada 2 orang mereka adalah Ketua Umum JMSI Teguh Santoso dan Ketua Umum Kadin Jabar Cucu Sutara.

Sementara pembicaranya adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Taufiq Budi Santoso, Anggota Komisi V DPR RI Yang juga Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Gerindra Drs H Mulyadi MMA, dan Direktur Utama Muhammad Singgih.

Asda  Jabar Taufiq mengatakan penyebab belum optimalnya penggunaan BIJB Kertajati ada beberapa faktor. Pertama, Aksesibilitas tol Cisumdawu menuju Bandara Kertajati belum selesai. Kedua, Dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan bandara tidak dapat melayani penumpang.

Ketiga, masih beroperasinya Bandara Husein Sastranegara (KM Perhubungan No.166 tahun 2019, Operasional Husein dipindah ke Kertajati).

Empat, harga Avtur di BIJB Kertajati yang lebih tinggi dibandingkan dengan bandara lainnya, dan kelima, antara penumpang dan rute pesawat yang tersedia.

“Akses menuju BIJB Kertajati jauh lebih mudah setelah tol Cisumdawu Rampung,” katanya.

Untuk itu, Direksi BIJB Kertajati, sudah berkoordinasi dengan Dirut Cipta Karya Jabar Tol (CKJT) dan juga dengan Kemenhub serta KSP. “Informasi yang didapatkan Desember tahun 2022 ini, tol Cisumdawu tuntas,” ungkapnya.

Direktur Utama BIJB Kertajati Muhammad Singgih mengatakan pada dasarnya bandara ini sudah ada sejak 2018, penataan penataan baru dilakukan 2019. “Yang kita lakukan pada saat sekarang ini, misalnya kita melaksanakan dari sisi kargo

“Demand kurang lebih 45 ton per hari. NR kargo kurang lebih 13 ton per hari. Plus inisiasi kargo international yang sudah sukses ujicoba, dimana nanti akan dilakukan ujicoba yang kedua,” katanya.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Drs H Mulyadi MMA dalam kontek warga Jawa Barat saya melihat setiap agenda pembangunannya tidak jelas, salah prioritas.

“Ada hal hal yang sangat penting, yang seharusnya dialokasikan melalui anggaran negara, tapi terabaikan. Banyak hal, itu nanti dalam sesi sendiri,” katanya

Tetapi dalam hal ini, atas nama anggota Komisi V DPR RI yang bermitra dengan menteri PUPR dan menteri perhubungan. Dalam aktivitas hari ini saya kelihatan saya, sudah sampaikan di Banggar. Bahwa prioritas pembangunan kita itu sebetulnya harus di reser (mengatur ulang), terkait sasaran,” katanya. (*)

ude