JuaraNews, Bandung - Kenaikan Harga BBM subsidi dinilai dapat membebani masyarakat di tengah kondisi perekonomian belum membaik pasca pandemi Covid-19.

Kritikan agar kenaikan tersebut dibatalkan pun muncul dari berbagai pihak, salah satunya dari DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat. Sebab, kenaikan ini berdampak pada stabilitas harga kebutuhan pokok. 

Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera PKS Jawa Barat, Hari Suandharu mendesak Pemerintah Pusat segera membatalkan kenaikan yang sangat dipaksakan ini. 

"Mendengar kabar kenaikan harga bbm bersubsidi pada 3 September kemarin sungguh sangat mengecewakan bagi kami Partai Keadilan Sejahtera. di tengah himpitan masyarakat yang sangat berat akibat pandemi covid 19 kemarin dan sampai sekarang belum pulih, masyarakat kembali ditekan dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, ini sangat tidak masuk akal, kasihan masyarakat,"ungkap Haru. Senin (5/9/2022). 

Lebih lanjut dikatakannya, alih alih menghentikan sementara sejumlah pembangunan infrastruktur yang terkesan tidak banyak memberikan banyak manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga BBM bersubsidi justru menjadi langkah yang diambil oleh pemerintah guna mengatasi tekanan ekonomi global. 

"Ternyata pemerintah lebih memprioritaskan untuk terus membangun infrastruktur megaproyek yang tidak berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,"katanya.

Padahal dijelaskan Haru, Inflasi harga kebutuhan pokok masyarakat sebelum adanya kenaikan harga BBM bersubsidi sudah menembus 10 persen. Lantas apa jadinya jika kenaikan harga BBM bersubsidi ini terus dijalankan. 

"Sebelum ada kenaikan saja sudah berada lebih dari 10 persen angka inflasi kebutuhan pokok, apa jadinya dampak kenaikan harga BBM bersubsidi ini, inflasi akan jauh lebih tidak terkendali," jelasnya. 

"Jadi saya sarankan kenaikan harga BBM ini dibatalkan, ini cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk sekedar membantu meringankan beban masyarakat pasca pandemi ini bukan justru semakin dibebani dengan kondisi saat ini. Saya Pun mengajak seluruh anggota DPR RI Fraksi PKS dan seluruh Fraksi yang peduli dengan kesejahteraan rakyat mari kita perjuangkan dan minta kepada presiden untuk membatalkan kenaikan ini,"tegasnya. (*)

bas