JuaraNews, Bandung - Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di tengah merebaknya Covid-19 varian Omicron menjadi kekuatiran semua pihak. Terutama orang tua siswa.

Melihat hal tersebut, Anggota Komisi V DPRD Jabar, Toto Purwanto Sandi Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe meminta Pemerintah melalui Dinas Pendidikan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan PTM 100 persen.

"Memang pelaksanaan PTM 100 persen dibayang-bayangi varian Omicron. Namun, keberlangsungan pendidikan harus tetap dilakukan guna mewujudkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan tangguh,” tutur Toto di Bandung, belum lama ini.

Diketahui, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri mengenai penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang diterbitkan pada 21 Desember 2021 tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga sekolah.

Untuk itu, politikus Partai Gerindra ini meminta agar lembaga pendidikan di bawah naungan dinas pendidikan dan Kementerian Agama (Kemenag) harus melaksanakan fungsi kontrol dan pengawasan semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya penularan virus Covid-19.

“Pengawasan maksimal merupakan syarat mutlak dalam pelaksanaan PTM penuh, ini tidak boleh diabaikan. Dan, di setiap tingkatan pendidikan, Dinas Pendidikan perlu memiliki indikator capaian keberhasilan. Sehingga punya alat kontrol untuk evaluasi sebagai bentuk kehati-hatian,” tegas Abdul Harris Bobihoe. (*)

bas