free hit counter code Larang Perayaan Tahun Baru, Pemprov Pastikan Semua Alun-alun di Jabar Ditutup saat Libur Nataru - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Larang Perayaan Tahun Baru, Pemprov Pastikan Semua Alun-alun di Jabar Ditutup saat Libur Nataru
    (humas pemprov jabar) Apel Gelar Pasukan TNI/Polri dalam Rangka Persiapan Pengamanan Natal dan Tahun Baru di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (23/12/2021).

    Larang Perayaan Tahun Baru, Pemprov Pastikan Semua Alun-alun di Jabar Ditutup saat Libur Nataru

    • Kamis, 23 Desember 2021 | 15:16:00 WIB
    • 0 Komentar

    JuaraNews, Bandung - Pemprov Jabar akan melakukan pengetatan aktivitas masyarakat saat libur natal dan tahun guna mencegah penularan Covid-19 varian omicron.

     

    Meskipun pemerintah pusat memutuskan tak ada penyekatan jalan, namun Jabar akan lebih ketat salah satunya meniadakan kegiatan perayaan Tahun Baru.

     

    Gubernur mengatakan, agar tidak ada kerumunan saat libur Nataru maka semua alun-alun di Jabar akan ditutup.

     

    Hal ini sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No 66 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada Natal dan Tahun Baru, yang salah satunya mengatur tentang Penutupan Alun-alun di Seluruh Wilayah Tanah Air Jelang dan Pasca Pergantian Tahun.

     

    “Kami akan mengetatkan dengan tidak memperbolehkan perayaan tahun baru di ruang publik. Maka alun-alun dan ruang publik diimbau untuk ditutup selama menjelang tahun baru sesuai arahan dari Kapolri agar mengurangi potensi kehadiran kerumunan,” ujar Ridwan Kamil dalam Apel Gelar Pasukan TNI/Polri dalam Rangka Persiapan Pengamanan Natal dan Tahun Baru di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (23/12/2021).

     

    Ridwan Kamil menambahkan, Pemprov Jawa Barat akan melakukan pengetatan di tempat-tempat wisata. Misalnya dengan melakukan pengawasan yang ketat dalam penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas pengunjung.

     

    ”Kemudian juga akan kita ketatkan di pusat wisata untuk memastikan aplikasi PeduliLindungi benar-benar digunakan, sebagai dasar untuk menyeleksi orang-orang yang punya potensi Covid-19 bisa di-skrining melalui aplikasi tersebut juga karena sudah melakukan vaksin kurang lebih dua kali,” jelas Kang Emil.

     

    ”Pasukan-pasukan sudah mengantisipasi  (pergerakan orang saat nataru) dengan pengamanan di berbagai titik strategis kemudian juga dikombinasikan dengan random antigen untuk memastikan yang berpergian itu aman kemudian ada vaksinasi yang sifatnya situasional kita lakukan,”  jelasnya.

     

    Emil juga memastikan akan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Misalnya bagi yang beragama Kristiani, bisa beribadah dengan aman dan nyaman pada momen Hari Raya Natal.

     

    ”Melihat situasi laporan dari intelijen, laporan dari kemasyarakatan, laporan dari semua pihak insya Allah Jawa Barat kondusif sehingga dipersilakan warga kristiani natal dengan aman dan tenang. Dijamin seribu persen keamanannya oleh negara melalui personel yang lebih dari 170.000 yang disiapkan dari seluruh Indonesia termasuk di Jawa Barat,” jelasnya.

     

    Namun tetap ada pembatasan kapasitas jemaat yang bisa beribadah di gereja. Mengingat, pandemi Covid-19 masih belum berakhir sepenuhnya meskipun sudah mengalami penurunan.

     

    “Namun situasi Covid-19 belum selesai, dalam situasi ancaman ada omicron maka diimbau sesuai dengan edaran Menteri Agama agar ada kombinasi ibadah secara hybrid dan kapasitas 50 persen. Mudah-mudahan dipatuhi tanpa mengurangi kekhidmatan kita dan mereka yang sedang beribadah,” tutup Emil. (*)

    jn

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Bey Machmudin: Hati-hati, Marak Investasi Bodong
    UPI Siap Jadi Agen Penggerak Pengelolaan Sampah
    Rutilahu Diharapkan Bisa Dikelola oleh Masyarakat
    Buruh Sosialisasikan Putusan MK soal UU Cipataker
    LPI Gelar Diskusi soal Politik Identitas

    Editorial



      sponsored links