Hot News


Opini


    HMI Minta Hakim Ungkap Oknum Polda Banten Terkait Dugaan Korupsi Masker

    • Selasa, 14 September 2021 | 11:43:00 WIB
    • 0 Komentar


    HMI Minta Hakim Ungkap Oknum Polda Banten Terkait Dugaan Korupsi Masker

    JuaraNews, Bandung - Sidang dugaan korupsi pengadaan 15 ribu masker KN 95IV+ tahun 2020 pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten senilai Rp3,3 miliar di Pengadilan Negeri Tipikor Serang yang bejalan secara virtual pada, Rabu lalu (1/09/2021).


    Sidang digelar untuk terdakwa Lia Susanti. Dalam persidangan, terungkap bahwa Agus Suryadinata yang juga salah satu terdakwa dalam kasus ini, pernah memperkenalkan diri sebagai kerabat di lingkungan Polda Banten.


    Dalam sidang, JPU menghadirkan 4 orang saksi yaitu Dicky Haryana Tim pemeriksa dari Inspektorat Provinsi Banten, Ujang Abdurahman Tim pendukung SPJ, Kadinkes Banten Ati Pramudji dan Kepala Seksi Kefarmasian dan Pangan Khania Ratnasari.


    Saksi Khania selaku Kasi Farmasi dan Pangan Dinas Kesehatan Provinsi Banten menyebutkan bahwa ia pernah bertemu dengan terdakwa Agus Suryadinata dari PT Right Asia Medika (RAM) yang mengaku sebagai kerabat dekat "Orang Polda Banten".


    Kesaksian para saksi dalam kasus korupsi masker KN-95 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten berpotensi mencemari nama baik instansi Polda Banten lantaran terdakwa Agus Suryadinata mengaku sebagai orang dekat anggota Polda Banten.


    Kasus tersebut ditanggapi Wasekjend PB HMI, Baihaq Jefo, ia menilai bahwa kesaksian yang disampaikan saksi sangat berbahaya karena menyangkut soal nama baik institusi Polda Banten.


    "Pernyataan tersebut sangatlah berbahaya, jika tidak didasarkan pada kesaksian yang jelas dengan menyebut nama pelakunya, oleh karena itu kita tekankan agar majelis hakim dapat mengulik lebih dalam siapa pelaku yang disebut sebagai orang polda tsb," kata Jefo, Selasa (14/9/2020).

     

    Kemudian, Jefo menilai ini sebagai persoalan serius sebab kesaksian yang disampaikan terdakwa akan menimbulkan fitnah dan kesaksian palsu akan benamkan martabat peradilan.


    "Jika tidak diungkap secara serius justru akan menambah beban terdakwa karena Berdasarkan yurisprudensi, sebagian saja dari keterangan saksi dinyatakan palsu, cukup alasan menjeratnya dengan pasal 242 KUHP. Kuncinya, keyakinan dan ketegasan hakim," pungkasnya. (*)

    bas

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Gubernur Jabar: Masuk Dunia Digital, Banyak UMKM tak Siap Lonjakan Permintaan Pasar
    Komisi I DPRD Jabar Minta KPU Daerah Samakan Persepsi Terkait Piplres 2024
    Gebyar Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek 2021 Wujudkan Program Link and Super Match
    Danseskoad Meninjau KKL Studi Wilayah Pertahanan Pasis Dikreg LXI Seskoad
    Demokrat: Bukti yang diberikan Moeldoko di Pengadilan Tidak Nyambung!
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Pos Indonesia kanan

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads