blog counter

Hot News


Opini


  • Jadilah Pemuda Muslim Pejuang Islam
    Jadilah Pemuda Muslim Pejuang Islam

    KEMENAG mengajak generasi milenial pegiat fesyen untuk ambil bagian menghidupkan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2023 pada 20–22 Oktober 2022 mendatang.

    HMI Minta Hakim Ungkap Oknum Polda Banten Terkait Dugaan Korupsi Masker

    • Selasa, 14 September 2021 | 11:43:00 WIB
    • 0 Komentar


    HMI Minta Hakim Ungkap Oknum Polda Banten Terkait Dugaan Korupsi Masker

    JuaraNews, Bandung - Sidang dugaan korupsi pengadaan 15 ribu masker KN 95IV+ tahun 2020 pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten senilai Rp3,3 miliar di Pengadilan Negeri Tipikor Serang yang bejalan secara virtual pada, Rabu lalu (1/09/2021).


    Sidang digelar untuk terdakwa Lia Susanti. Dalam persidangan, terungkap bahwa Agus Suryadinata yang juga salah satu terdakwa dalam kasus ini, pernah memperkenalkan diri sebagai kerabat di lingkungan Polda Banten.


    Dalam sidang, JPU menghadirkan 4 orang saksi yaitu Dicky Haryana Tim pemeriksa dari Inspektorat Provinsi Banten, Ujang Abdurahman Tim pendukung SPJ, Kadinkes Banten Ati Pramudji dan Kepala Seksi Kefarmasian dan Pangan Khania Ratnasari.


    Saksi Khania selaku Kasi Farmasi dan Pangan Dinas Kesehatan Provinsi Banten menyebutkan bahwa ia pernah bertemu dengan terdakwa Agus Suryadinata dari PT Right Asia Medika (RAM) yang mengaku sebagai kerabat dekat "Orang Polda Banten".


    Kesaksian para saksi dalam kasus korupsi masker KN-95 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten berpotensi mencemari nama baik instansi Polda Banten lantaran terdakwa Agus Suryadinata mengaku sebagai orang dekat anggota Polda Banten.


    Kasus tersebut ditanggapi Wasekjend PB HMI, Baihaq Jefo, ia menilai bahwa kesaksian yang disampaikan saksi sangat berbahaya karena menyangkut soal nama baik institusi Polda Banten.


    "Pernyataan tersebut sangatlah berbahaya, jika tidak didasarkan pada kesaksian yang jelas dengan menyebut nama pelakunya, oleh karena itu kita tekankan agar majelis hakim dapat mengulik lebih dalam siapa pelaku yang disebut sebagai orang polda tsb," kata Jefo, Selasa (14/9/2020).

     

    Kemudian, Jefo menilai ini sebagai persoalan serius sebab kesaksian yang disampaikan terdakwa akan menimbulkan fitnah dan kesaksian palsu akan benamkan martabat peradilan.


    "Jika tidak diungkap secara serius justru akan menambah beban terdakwa karena Berdasarkan yurisprudensi, sebagian saja dari keterangan saksi dinyatakan palsu, cukup alasan menjeratnya dengan pasal 242 KUHP. Kuncinya, keyakinan dan ketegasan hakim," pungkasnya. (*)

    bas

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    31 Parpol Daftar Pemilu 2024, Baru 21 yang Melengkapi Dokumen ke KPU
    Terkait Kasus Pembunuhan Brigadir J, Penyidik Polres Jaksel dan Polda Metro Diperiksa Irsus Polri
    Penyidikan Kasus Dengan Terlapor Brigadir J Dihetikan. Polri: Tidak Ditemukan Peristiwa Pidana
    Wagub Uu Tanggapi Tingginya Angka Perceraian di Jabar
    Tebing 40 Meter Longsor Tutup Total Jalur Tasikmalaya-Pangandaran
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads