Itjen KESDM & PPSDM Gelar Sosialisasi Buat Pegawai
- 30 November 2023 | 15:35:00 WIB
KEMENTRIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melalui Inspektorat Jenderal KESDM melakukan Sosialisasi
KEMENTRIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) melalui Inspektorat Jenderal KESDM melakukan Sosialisasi
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil minta PNS di Jabar turut membantu penanganan gagal tumbuh anak atau stunting.
UNGKAPAN "bajingan tolol" adalah wujud nalar yang onar. Nalar yang onar adalah bukti pemberangusan terhadap kesantunan.
JuaraNews, Bandung - Lembaga Bantuan HukumPengurus Wilayah Ansor Jawa Barat (LBH Ansor Jabar) berharap aparat keamanan mengedepankan upaya persuasif terhadap pelanggar dalam penegakan aturan terkait Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal ini disampaikan Ketua LBH PW Ansor Jawa Barat Agus Indra Firdaus, SH.
Sikap LBH Ansor Jabar tersebut disampaikan terkait banyaknya kasus yang muncul dalam penanganan PPKM di daerah dan menjadi viral di media sosial. Agus mencontohkan kasus Tukang Bubur di Tasikmalaya yang berhenti berdagang setelah didenda Rp 5 juta karena tetap melayani penjualan makan ditempat pada program PPKM Darurat ini.
“LBH Ansor tegas mendukung pelaksanaan PPKM Darurat untuk menekan persebaran Covid-19. Lonjakan Covid-19 belakangan ini mengalami lonjakan ekstrem dan oleh karena itu harus ditangani dengan baik,” kata Agus Indra, Jum'at (16/7/2021).
Akan tetapi, katanya, aparat keamanan sebisa mungkin mengedepankan upaya persuasif terhadap pelanggaran PPKM Darurat. Selain itu, katanya, pemberian sanksi denda atau kurungan atas pelanggaran PPKM Darurat tidak bisa dilakukan secara pukul rata dan harus mempertimbangkan berat ringannya pelanggaran, motif, dan terutam kemampuani ekonomi pelaku pelanggaran.
Agus juga mengingatkan, bahwa politik hukum harus lebih humanis dan empatik, mengingat beban berat masyarakat di tengah pandemi.
“Kami selama ini membuka lebar mata dan telinga sehingga bisa menyaksikan serta mendengarkan keluhan masyarakat yang kondisinya sudah sangat berat ketika menjalani PPKM Darurat ini. Ketika terjadi pelanggaran, sebaiknya sebisa mungkin menghindarkan upaya represif,” katanya lagi.
LBH Ansor mengimbau agar setiap warga negara mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan demi keselamatan bersama. Setiap warga negara harus disiplin menegakkan protokol kesehatan. Selain itu, kami juga mengimbau agar masyarakat tidak mudah mempercayai berita bohong (Hoax) dan hasutan-hasutan yang bertujuan merusak kerukunan, ketertiban, dan ketenangan hidup bersama.
“PPKM Darurat bertujuan bagus untuk menekan dan menjadi solusi atas melonjaknya kasus Covid-19. Terlebih lagi adanya varian baru yang dinilai lebih cepat penyebarannya. Ini adalah masalah bersama dan cepat atau lambatnya kita bisa keluar dari permasalahan ini tergantung dari kerjasama dan kedisiplinan semua pihak,” katanya. (*)
bas
0 KomentarPARTAI Demokrat Jabar meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Jabar untuk kategori partai Selengkapnya..
TIM Kampanye Daerah (TKD) Jabar mulai bergerak ke seluruh pelosok Jawa Barat untuk bersilaturahmi dan menyosialisasikan program Selengkapnya..
PEMPROV Jabar menggelar Aksi Stunting Award (ASA) Tahun 2023 di Hotel Savoy Homann, Kota Selengkapnya..
HARI pertama masa kampanye, Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Cirebon dari Partai Demokrat Mas Maulana membagikan makan siang dan Selengkapnya..
Tim Pengabdian Masyarakat (Pengmas) ITB di bawah kepemimpinan Tim Pengmas Ditmawa ITB telah melaksanakan proyek pengabdian Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
TIM Kampanye Daerah (TKD) Jabar mulai bergerak ke seluruh pelosok Jawa Barat untuk bersilaturahmi dan menyosialisasikan program kerja
KABUPATEN Pangandaran, Purwakarta, dan Ciamis adalah tiga daerah di Jawa Barat yang mengalami perkembangan luar biasa dalam pelaksanaan kebijakan merdeka belajar