free hit counter code Legislatif: PPKM Darurat, Pemerintah Jangan Mengesampingkan Kebutuhan Pangan Masyarakat - JuaraNews Inspirasi Semangat Muda web stats service from statcounter

Hot News


Jabar Juara


Opini


  • RPJPD JABAR 2025-2045
    RPJPD JABAR 2025-2045

    RENCANA Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang.

    Legislatif: PPKM Darurat, Pemerintah Jangan Mengesampingkan Kebutuhan Pangan Masyarakat
    Dokumentasi pribadi Anggota DPRD Jabar Fraksi Demokrat Zulkifli Chaniago

    Legislatif: PPKM Darurat, Pemerintah Jangan Mengesampingkan Kebutuhan Pangan Masyarakat

    JuaraNews, Bandung - Anggota DPRD Jawa Barat Zulkifli Chaniago meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperhatikan kebutuhan pangan di tengah kebijakan penerapan PPKM Darurat.

     

    Pasalnya, saat ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan pangan lantaran aktivitas yang dibatasi oleh pemerintah.

     

    "Dalam pelaksanaan PPKM Darurat seperti ini kehidupan menjadi semakin sulit, namun kita harus sepakati kebijakan yang diambil pimpinan daerah," katanya kepada JuaraNews, Selasa (13/7/2021).

     

    Kendati demikian, lanjut Zulkifli, dalam mengambil setiap kebijakan harus melalui prosedur yang telah ditentukan.

     

    Ia mengingatkan, jangan sampai mengambil kebijakan yang mengundang kontroversi.

     

    "Kalau menyangkut kebijakan harus ada prosedur, kita sepakat jika ada kebijakan tapi jangan sampai menimbulkan kontroversi," ucapnya.

     

    Selain itu, Zulkifli juga meminta pemerintah agar tidak berfokus pada penanganan penyakitnya saja, namun kebutuhan dan ketahanan pangan juga harus diperhatikan.

     

    "Ada hal-hal lain yang tidak boleh dikesampingkan, yakni ketahanan pangan," ujarnya.

     

    "Pemerintah daerah juga jangan sampai mengesampingkan masalah kesehatan dan pangan yang harus teratasi dan terawasi dengan baik," tegasnya.

     

    Menurutnya, masalah pangan tidak kalah penting dan harus diperhatikan. Pasalnya, penanganan pandemi harus betul-betul total dan tidak boleh sepotong-potong karena berkaitan dengan berbagai masalah lain.

     

    "Jadi ambil kebijakan yang betul-betul pas, dan jangan sampai muncul masalah baru," tuturnya.

     

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat mengambil kebijakan untuk menunda 11 proyek infrastruktur dengan anggaran Rp140 miliar demi memprioritaskan penanganan COVID-19.

    Jumlah tersebut akan dialihkan untuk subsidi gratis berupa obat-obatan pasien isolasi mandiri (Isoman) warga yang terkena COVID-19. (*)

    Oleh: satria negara / stn

    0 Komentar

    Tinggalkan Komentar


    Cancel reply

    0 Komentar


    Tidak ada komentar

    Berita Lainnya


    Nota RAPBD Jabar 2024 Puncak Tahapan Musrenbang
    Perda Trantibumlimas Lindungi Rasa Aman Masyarakat
    Johan J Anwari Perda Perlindungan Anak Penting
    Johan J Anwari Sosper Perda Perlindungan Anak
    Cucu Harap Program Listrik Desa tak Tumpang Tindih

    Editorial



      sponsored links