Bank BJB top banner

Hot News


Opini


  • Mewujudkan Rumah Impian bagi Guru
    Mewujudkan Rumah Impian bagi Guru

    MEMILIKI rumah merupakan impian setiap orang terlebih bagi seorang guru karena rumah termasuk kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.

    Terima Gratifikasi saat Lebaran, ASN Pemprov Jabar Siap-siap Kena Sanksi Pidana



    Terima Gratifikasi saat Lebaran, ASN Pemprov Jabar Siap-siap Kena Sanksi Pidana
    Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja. (humas pemprov jabar)

    JuaraNews, Bandung - Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov Jabar untuk tidak menerima gratifikasi berupa uang ataupun bingkisan sehubungan dengan perayaan Idul Fitri 2021.

     

    Jika terbukti sebagai penerima gratifikasi, ASN tersebut berisiko terkena sanksi etik sampai pidana. Peringatan Sekda Jabar itu tertuang dalam Surat Edaran No 73/AR.06.03/Inspt tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar.

     

    Surat yang ditandatangani Sekda Jabar Setiawan itu ditujukan kepada Asisten Sekda Jabar, Staf Ahli Gubernur Jabar, Kepala Badan/Dinas/Biro Pemprov Jabar, dan pegawai di lingkungan Pemprov Jabar.

     

    "Pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana," seperti tertulis di poin 2 Surat Edaran.

     

    Dalam surat edaran tersebut, Setiawan menyebutkan, apabila pegawai negara atau penyelenggara negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, mereka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

     

    Hal itu telah diatur dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi diatur dalam Peraturan KPK No 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

     

    "Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya atau penanganan pandemi Covid-19 agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi," seperti tertulis di poin 8 Surat Edaran. (*)

    jn

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Ridwan Kamil Luncurkan Desa Digital Parakan Binaan bank bjb di Karawang
    Kasus Covid-19 Melonjak, Pembelajaran Tatap Muka di Jabar Terancam Ditunda
    Wagub Jabar Uu Ruzhanul: Pancasila Adalah Anugerah
    Pentingnya Praktik Lapangan di Diklat Juru Ledak Kelas I
    Termasuk Sekda, Para Pejabat Gedung Sate Terpapar Covid-19
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Bank BJB kanan

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads