Hot News


Opini


  • Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat
    Urgensi Perubahan RTRW Jawa Barat

    TERKAIT penataan ruang, amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memang berbeda dengan amanat UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

    Kesbangpol: Isu Radikalisme Jadi Persoalan Besar di Jabar



    Kesbangpol: Isu Radikalisme Jadi Persoalan Besar di Jabar
    Diskusi Tentang Paham Radikalisme yang Diselenggarakan HMI Komisariat Ahmad Yani (bas)

     

    JuaraNews, Bandung - Kesbangpol Jawa Barat menilai isu tentang intoleransi, radikalisme, ekstrimisme, akan berujung dengan terorisme menjadi persoalan besar, terutama di Jabar.

    Pasalnya, provinsi Jawa Barat memilikinya total jumlah penduduk 50 juta jiwa dengan kondisi yang heterogen.


    Tenaga Ahli Bakesbangpol Jabar, Ramram Mukhlis Ramdani pihaknya terus melakukan sosialisasi tentang Radikalisme kepada anak-anak muda terutama di lingkungan perguruan tinggi di Jabar, hal itu sebagai antisipasi penyebaran paham-paham Radikalisme.


    Ia menilai perguruan tinggi memiliki peran yang sangat vital karena para mahasiswa mampu menjadi corong bagi masyarakat serta menyampaikan bahwa dibalik heterogenitas Jabar masih tetap bisa hidup dengan adem ayem.


    "Apalagi orang Jabar kan Silih Asih Silih Asah Silih Asuh. Saya berharap mereka (mahasiswa) bisa memupuk rasa kebangsaannya lebih kuat. Karena persoalan intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme itu kalau sikap kebangsaannya sudah hilang. Pasti terjadi," ujarnya, usai menjadi narasumber diskusi bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Achmad Yani terkait Radikalisme, Rabu (24/3/2021).

     

    Di tempat yang sama, Founder NADI, Firman Hidayah Qolbi menambahkan, pihaknya menyoroti perilaku yang muncul di masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 yakni rasa benci terhadap pemerintah dan kelaparan yang. Menurutnya 2 kondisi tersebut merupakan kondisi awal fundamental munculnya bibit intoleransi, radikalisme, dan ekstrimisme.

    "Maka untuk itu Jabar harus lebih bisa menguatkan nuansa preventif deteksi dini. Sehingga, ke depannya dengan bonus demografi yang terdiri dari 70 persen generasi milenial, pemerintah jangan hanya fokus menggeser radikalisme ke arah politik tetapi ke arah yang lebih positif," tambahnya.

    Sementara itu, Kasubbag Hukum Bag Sumda Polres Cimahi, AKP Katarina Widyastuti mengatakan, dirinya berharap semua pihak lebih bijak dan jangan sampai terprovokasi oleh berita hoaks. Selain itu, masyarakat, mahasiswa, dan semua pihak perlu menjunjung tinggi jiwa nasionalisme untuk mempertahankan Pancasila, dan UUD 1945.

    "Sebagai langkah awal kami sudah mendekteksi sejak dini melalui action dengan data. Kami akan mengawasi dan memonitor saja," ucapnya. (*)

    bas

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    10 Ruang Kelas SMPN 1 Cabangbungin Rusak Parah, PSI Desak Perbaikan Segera
    Musda DPD Demokrat Jabar Sebagai Ajang Konsolidasi Partai
    Tinjau PTM 100 Persen di Kota Bekasi, Wagub Jabar Pastikan Telah Laksanakan Protokol Kesehatan
    Presiden Jokowi Bagikan BLT Untuk PKL Pasar Sederhana Bandung
    Wagub Jabar Janji akan Tindak Tegas Penambang Ilegal
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Iklan DPRD KBB Hari Pahlawan 2021

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads