Bank BJB top banner

Hot News


Opini


  • Mewujudkan Rumah Impian bagi Guru
    Mewujudkan Rumah Impian bagi Guru

    MEMILIKI rumah merupakan impian setiap orang terlebih bagi seorang guru karena rumah termasuk kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.

    DPD Partai Demokrat Jabar Sebut KLB Sumut Sebuah Perampokan



    DPD Partai Demokrat Jabar Sebut KLB Sumut Sebuah Perampokan
    Pengusus Partai Demokrat Jabar, saat di Kantor Perwakilan Kemenkumham Jabar (istimewa)

    JuaraNews, Bandung - DPD Partai Demokrat Jawa Barat meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tidak mengeluarkan SK kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.


    Sekjen DPD Demokrat Jabar, Wawan Setiawan menjelaskan KLB yang diinisiasi oleh mantan kader Demokrat tersebut dihadiri bukan pemegang hak suara yang sah, sehingga tidak sesuai dengan anggaran dasar/angggaran rumah tangga (AD/ART).


    Hal itu dikatakan Wawan, usai mendatangi Kantor Perwakilan (Kanwil) Kemenkumham Jabar untuk menyampaikan aspirasi dari seluruh pengurus Partai Demokrat kabupaten/kota kecamatan dan desa terkait hasil KLB Deli Serdang.


    "KLB yang diselenggarakan di Deli Serdang Sumatera Utara jika mengajukan pengesahan mohon kemenkumham RI tidak mengesahkan karena tidak sesuai AD/ART partai," katanya, Senin (8/3/2021).


    Dia menegaskan Ketum Partai Demokrat yang sah yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang merupakan hasil Kongres ke V di Jakarta pada Maret 2020 lalu, serta kepengurusan partai telah disahkan oleh Kemenkum HAM.


    "Kalau kongres di deli Serdang tidak memenuhi syarat, satu poin itu lebih kepada perampokan partai kepada partai Demokrat," tandasnya.


    Dihari yang sama, Ketum Partai Demokat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).


    AHY bersama 34 pimpinan DPD Demokrat menyerahkan surat penolakan KLB Demokrat di Deli Serdang kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.


    "Kedatangan saya hari ini dengan niat yang untuk menyampaikan surat resmi kepada Menteri Hukum dan HAM dan tentu jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk menyampaikan keberatan agar Kementerian Hukum dan HAM menolak," katanya. (*)

    bas

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Sekolah Murid Merdeka Buka Layanan Sekolah PAUD Gratis
    Pelaku UMKM dan Koperasi Jadi Bidikan BPJS Kesehatan untuk Program JKN-KIS
    KRI Nanggala-402 Hilang Kontak, DPR RI: Perlu Peremajaan Alutsista Indonesia
    Gubernur Ridwan Kamil Resmikan Alun Alun Majalengka dan Kejaksan setelah Direvitalisasi
    SAFARI RAMADAN: Uu Ruzhanul Tekankan Pentingnya Pendidikan Ukhrawi dan Duniawi untuk Anak
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Bank BJB kanan

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads