Hot News


Opini


  • Kang Hariyawan
    Kang Hariyawan

    KANG Hariyawan sosok wartawan dan penulis yang kalem, tenang, sedikit bicara, dan banyak bekerja.

    Gubernur Jabar Usul Kemenkes Persingkat Mekanisme Pelaporan Kasus Covid-19

    • Senin, 1 Februari 2021 | 15:31:00 WIB
    • 0 Komentar


    Gubernur Jabar Usul Kemenkes Persingkat Mekanisme Pelaporan Kasus Covid-19

     

    JuaraNews, Bandung- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usul Kementerian Kesehatan mempersingkat mekanisme pelaporan kasus Covid-19. Angka harian dirilis  dengan tidak mengonfirmasi ulang ke pemerintah daerah.


    Dengan begitu data yang disajikan secara nasional di laman Kementerian Kesehatan atau Satgas Covid-19 benar-benar mencerminkan waktu sebenarnya dan tidak bercampur dengan data lama.


    Menurut Gubernur, selama ini prosedur pengiriman data dengan konfirmasi ulang ke daerah inilah yang menyebabkan proses pengiriman data harian berlangsung lama. Data terkini kerap tercampur data lama.


    Hal itu disampaikan saat rapat virtual bersama Menko Marves, Menteri Kesehatan, Mendagri, Menteri Agama, Kapolri, Panglima TNI dan sejumlah Gubernur beserta forkopimda.


    "Saran saya kalau daerah melaporkan ke Kemenkes langsung saja dilaporkan ke publik tanpa harus dikonfirmasi ulang lagi. Jadi saya mohon prosedur pelaporannya agar dipersingkat," ujarnya, Senin (1/2/2021).


    Ridwan Kamil mencontohkan, pada 27 Januari Kemenkes mengumumkan kasus harian Jabar sebanyak 3.198. Sementara Labkesda Jabar mencatat kasus ada 1.200. Selisih yang terpublikasi di Kemenkes merupakan data lama sekitar 1.900 kasus.


    "Selama ini kan lab daerah itu lapor ke pusat lalu oleh pusat dikonfirmasi lagi ke kota/kabupaten. Nah, proses konfirmasi ulang inilah yang membuat keterlambatan karena daerah merespons baliknya lama lagi," ungkapnya.


    Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- membeberkan hingga kini masih ada 20 ribu kasus Jabar yang belum terlaporkan karena harus menunggu antrean.

    "Saya mau buka-bukaan saja masih ada antrean data di lab kami 20 ribu kasus yang belum terlaporkan," ungkapnya.


    Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Marion Siagian menyebutkan ada empat faktor penyebab pelaporan kasus baru positif terhambat.


    Pertama, waktu pelaporan data ke pemerintah pusat dibatasi yakni sampai pukul 14.00 WIB, sementara ada 49 variabel untuk setiap pasien yang mesti diinput. Situasi tersebut menjadi salah satu kendala bagi Sumber Daya Manusia (SDM) di daerah dalam melakukan pelaporan.


    Kedua, data spesimen telah diinput, tapi data hasil pemeriksaan belum diinput oleh laboratorium jejaring pengetesan. Ketiga, puskesmas, rumah sakit, dinas fesehatan, dan laboratorium, harus menginput data ke dalam berbagai aplikasi sehingga membingungkan.


    "Semangat satu data juga perlu dimiliki oleh kabupaten/kota, di mana rilis data baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota mengacu pada data yang sama, dengan referensi waktu yang sama," tutur Marion.

    Keempat, masih ada laboratorium jejaring yang tidak melaporkan hasil pemeriksaan ke dalam aplikasi New All Record. (*)

    bas

    0 Komentar
    Tinggalkan Komentar
    Cancel reply
    0 Komentar
    Tidak ada komentar
    Berita Lainnya
    Perda Perubahan RPJMD Jabar Fokus pada Pemulihan Ekonomi Sosial setelah Covid-19
    Pemprov Jabar Alokasikan 150 Unit Rutilahu untuk Perbaiki Rumah Rusak karena Bencana
    Atalia Praratya Lantik 5 Ketua TP PKK Kabupaten/Kota
    Ridwan Kamil Ditawari Pimpin Partai Golkar di Jabar, Ini Tanggapan Nasdem Majalengka
    Gubernur Ridwan Kamil Raih Penghargaan Tokoh Pemberdayaan Ekonomi Inklusif
    Berita Terdahulu

    Editorial


      Pos Indonesia kanan

      Data Statik Covid-19


      DATA COVID-19 INDONESIA

      😷 Positif:

      😊 Sembuh:

      😭 Meninggal:

      (Data: kawalcorona.com)

      Ads