JuaraNews, Bandung - Ombudsman RI Jawa Barat menilai masih banyak ditemui hambatan serta permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan program vaksin di Jabar. permasalahan tersebut mengenai data base dan aplikasi.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jabar, Dan Satriana mengatakan, Ombudsman mendapatkan informasi bahwa Tenaga Kesehatan (nakes) yang menjadi sasaran dalam vaksinansi ini adalah nakes yang melakukan pelayanan langsung ke masyarakat.

Menurutnya, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pempov Jabar yakni masih banyaknya data Tenaga Kesehatan yang belum di-input terutama pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta.

"Data Sasaran Vaksin yang tidak merata pada masing-masing Fasyankes, dan Deadline waktu registrasi yang tidak jelas menyebabkan timbulnya kesulitan dalam penghitungan target cakupan dan kebutuhan vaksin," ujar Dan Satriana, Jum'at (29/1/2021).

Dia mengatakan, dalam pelaksanaan Vaksinasi tahap I termin I, capaian target vaksinasi hanya 25%, namun disebabkan adanya calon penerima vaksin yang gagal di vaksin karena tidak lolos skrining yang menyebabkab tidak boleh di vaksin atau ditunda pelaksanaannya serta penerima vaksin tidak hadir.

"Hambatan juga ditemui pada penggunaan Aplikasi PCare dimana banyak tenaga kesehatan yang telah melakukan registrasi melalui SISDMK namun nama nya belum terdaftar atau terintegrasi sehingga tenaga kesehatan tersebut tidak dapat di vaksin meskipun Vkasin nya tersedia namun nama tidak ada pada sistem aplikasi Pcare," katanya.

Namun, demikian Ombudsman RI juga mengapresiasi langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam hal menanggulangi serta mengatasi hambatan dan permasalahan yang ditemui antara lain koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait, baik Kemenkes RI dan BPJS terkait Data dan Aplikasi. (*)

bas