Jabar Mitigasi Bencana Hidrometeorologi saat Mudik
- 29 Maret 2024 | 10:47:00 WIB
Pemprov Jabar memitigasi bencana akibat cuaca ekstrim saat mudik Lebaran.
Pemprov Jabar memitigasi bencana akibat cuaca ekstrim saat mudik Lebaran.
JABAR merupakan provinsi yang terdepan di Indonesia dalam penerapan sistem merit dengan menetapkan kebijakan manajemen ASN..
MEMBACA adalah suatu kebutuhan yang harus dimiliki masyarakat Indonesia terutama generasi muda.
JuaraNews, Bandung - Pelayanan birokrasi dan publik di lingkungan DPRD Jabar tetap berjalan. Sebelumnya 24 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Jabar terkonfirmasi positif Covid-19.
Kabag Humas Sekretariat DPRD Jabar Yedi Sunardi atas nama Sekwan Ida Fauziah mengatakan, 24 Itu, terdiri dari PNS 7 orang, Non PNS 3 orang serta 14 anggota keluarga PNS dan non PNS. Menurutnya, saat ini hanya 25 persen pegawai yang masuk ke kantor dan selebihnya work from home (WFH).
“Sementara yang lain (yang tidak terpapar) menjalankan WFH dengan kehadiran 25 persen. Sementara itu, layanan diperketat,” kata Yedi, Senin (18/1/2021).
Yedi mengatakan, penerapan WFH ini sudah dilakukan sejak Senin,11 Januari 2021, Namun tidak disebutkan sampai kapan berakhirnya penerapan WFH tersebut.
Dikatakan, WFH berlaku bagi pegawai Setwan, terkecuali yang berkegiatan di luar. Apabila menerapkan lockdown, maka yang di lockdown adalah aktivitas di dalam gedung Dewan. Apabila beraktivitas di luar gedung tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan dg ketat.
Yedi menjelaskan, pihaknya sudah pemberitahuan pada masyarakat agar membatasi diri ke DPRD Jabar.
“Sudah ada pemberitahuan, seperti kunjungan ke DPRD grafik utama 5 orang dengan protokol kesehatan dan wajib menunjukan tes Covid-19 yang masih kuat,” jelasnya. (*)
bas
0 KomentarPemprov Jabar memitigasi bencana akibat cuaca ekstrim saat mudik Selengkapnya..
PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan pelaksanaan mudik di wilayahnya berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Selengkapnya..
KPK meminta pemprov Jabar untuk segera selesai sertifikasi aset Selengkapnya..
SEBANYAK 44 Anggota DPRD Jabar belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Selengkapnya..
Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi di 2024 Pemprov Selengkapnya..
MAJU kena mundur kena. Peribahasa itu tepat menggambarkan kondisi saat ini, terkait penanggulangan Covid-19.
PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin memastikan pelaksanaan mudik di wilayahnya berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar.
GERAKAN Arus Bawah Demokrasi (Gabdem) mendesak KPK untuk memeriksa Menteri Investasi/BKPM RI, Bahlil Lahadalia